RIAUMANDIRI.CO - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun, mengingatkan, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan tinggi pratama (PTP) bekerja secara maksimal. 

Mereka diminta membuktikan diri dengan kinerja yang baik, membantu dirinya dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Jika tidak sanksi evaluasi akan menanti.

"Yang jelas tentu kita ingin minimal tiga bulan sekali kita evaluasi. Disamping saya juga dievaluasi dari Pak gubernur, saya juga evaluasi OPD. Terkait dengan program yang kita unggulkan, 100 hari lah," kata Muflihun, Selasa (14/6). 

Sejak dirinya dilantik Gubernur Riau, Syamsuar menjadi Pj Walikota Pekanbaru, ada sejumlah program yang menjadi prioritas, diantaranya menyelesaikan masalah sampah, banjir dan jalan rusak. 

Dia melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Mulai dari sungai-sungai dan lokasi yang rawan banjir,  titik-titik jalan rusak hingga merangkul Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat di Pekanbaru untuk bersama mengatasi persoalan sampah yang tak selesai ditangani Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Dari tinjauan lapangan dan pemetaan masalah yang dilakukannya, sudah didapatkan gambaran masalah-masalah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. 

Hal itu harus jadi perhatian serius OPD yang ada di bawahnya dengan memberikan tenggat waktu selama tiga bulan ke depan perbaikan harus terlihat. 

"Saat ini kita masih pelajari internal kita sendiri. Baik itu OPD, maupun PTP. Kalau dia mampu (lanjut, red), kalau tidak dievaluasi. Kita tegas saja," jelasnya. 

Para kepala OPD dan PTP di jajaran Pemko Pekanbaru diminta turun ke lapangan di tengah masyarakat memberikan solusi atas keluhan-keluhan masyarakat yang ada.

"Kalau dia masih bisa mengikuti kita, kita ingin turun di masyarakat. Jika tidak dilaksanakan, kita lakukan langkah evaluasi. Indikatornya jelas. Performa dan kinerja," tegasnya.

Reporter : Suherman

Editor : Nurul Atia