INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) pembangunan sumberdaya manusia (SDM) diukur dari perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah maju, berkembang atau terbelakang  dalam perspektif kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran,  pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). Serta standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.
Setiap tahun daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian di atas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan.
IPM /HDI juga digunakan untuk pengukuran hasil kinerja pembangunan manusia baik secara nasional, propinsi dan kabupaten/kota. IPM juga dipakai dalam mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia.
Kota Dumai mendapatkan penghargaan kinerja pemerintahan daerah terbaik dengan katagori IPM atau HDI se Propinsi Riau Tahun 2015, yang diterima oleh Walikota Dumai H Khairul Anwar pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau,  Kamis (16/4) beberapa waktu lalu di Hotel Labersa, Pekanbaru.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan R.I  Mardiasmo, yang didampingi Dirjen Dalam Negeri pada Kemendagri,  Maliki Heru Santoso dan Bapenas RI,  serta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Diterima Asisten III Pemko Dumai Mustafa Kadir yang mewakili Walikota Dumai.  
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, IPM Kota Dumai mencapai 78,99 yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (data lengkap lihat tabel). Capaian ini masih jauh lebih tinggi dari pencapaian IPM Provinsi Riau serta daerah kabupaten/kota lainnya. Sudah tentu ini prestasi membanggakan dan sungguh luar biasa.
Walikota Dumai H Khairul Anwar mengatakan, IPM Kota Dumai merupakan indikator keberhasilan program yang telah dilaksanakan Pemko. IPM/HDI merupakan Indikator Keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia yang didasarkan oleh 3 parameter yang terdiri atas usia harapan hidup, pengetahuan, serta standar hidup layak.
"Ini sebagai wujud dari program yang kita terapkan selama ini. Dimana, tahun 2015 kita kembali memperoleh penghargaan IPM/HDI tingkat Provinsi Riau. IPM Kota Dumai mencapai 78,99 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 78,25. Capaian ini masih jauh lebih tinggi dari pencapaian IPM Provinsi Riau," ujar Wako pilihan rakyat tersebut bangga.
Penghargaan tersebut, kata Wako,  diberikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provisi Riau, Kamis (16/4) di Hotel Labersa, Pekanbaru. Diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan RI  Mardiasmo diterima Asisten III Pemko Dumai Mustafa Kadir mewakili Walikota Dumai. Hadir pada kesempatan itu Dirjen Dalam Negeri pada Kemendagri, Maliki Heru Santoso dan Bappenas RI, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan undangan lainnya.
"IPM/HDI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup dengan begitu keberhasilan Pemerintah Kota Dumai meraih penghargaan ini sudah barang tentu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dalam upaya mewujudkan Visi Dumai 2015," beber Khairul.
Dilanjutkan Wako,  IPM/HDI digunakan untuk pengukuran hasil kinerja pembangunan manusia baik secara Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia.
"Unsur dasar pembangunan manusia yang pertama adalah Usia harapan hidup. Usia harapan hidup menggambarkan usia maksimum yang diharapkan oleh seseorang untuk bertahan hidup. Pembangunan terhadap manusia harus lebih mengarahkan upaya agar penduduk dapat mencapai pada usia harapan hidup yang panjang," katanya.
Kemudian mengenai indikator dari harapan hidup diantaranya angka kematian bayi, penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 tahun, persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, persentase penduduk yang sakit, rata-rata lamanya penduduk sakit, persentase penduduk mengobati sendiri penyakitnya, persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis, persentase balita yang kurang gizi.
"Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum bersih, persentase rumah tangga yang menghuni rumahnya berlantai tanah, persentase penduduk tanpa adanya akses terhadap fasilitas kesehatan, dan persentase rumah tangga tanpa adanya akses terhadap sanitasi," urainya.
Berikutnya adalah pengetahuan, pengetahun atau tingkat pendidikan juga diakui sebagai unsur yang mendasar dari pembangunan manusia. Indikator Pendidikan antara lain angka melek huruf, rata-rata lamanya bersekolah, angka partisipasi sekolah (APS), angka putus sekolah (drop out)  dan lain sebagainya.
Selanjutnya, standar hidup layak merupakan indikator yang dilihat dari daya beli meliputi jumlah penduduk yang bekerja, jumlah pengangguran terbuka, jumlah dan persentase penduduk miskin dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil per kapita.
"Ini penghargaan kesekian kali kita terima. Tahun lalu Kota Dumai juga mendapat penghargaan yang sama. Penghargaan ini tak luput dari kerjasama semua elemen masyarakat serta sinergitas program pemerintah yang sudah kita lakukan selama ini," tutur Khairul.
Orang nomor satu di kota berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa itu berharap kedepannya program Pemko Dumai  lebih solid dan sinkron lagi. Sehingga level IPM/HDI dapat meningkat dari tahun sebelumnya, yang notebene pembangunan SDM berkembang pesat sesuai tuntutan kebutuhan era globalisasi.
"Ini perlu dukungan semua elemen masyarakat untuk perkembangan dan pembangunan Kota Dumai sesuai visi sebagai kota industeri dan jasa. Ya, saya harapkan level IPM/HDI dapat meningkat untuk setiap tahunnya," harap Wako Khairul.

Berikut Tabel IPM/HDI Kota Dumai

 

 

Angka Harapan Hidup

Unsur dasar pembangunan manusia yang pertama adalah Usia Harapan Hidup. Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati.
Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Oleh yang demikian, umur itu diukur dari tarikh ianya lahir hingga tarikh masa (masa kini).
Usia harapan hidup menggambarkan usia maksimum yang diharapkan oleh seseorang untuk bertahan hidup.  Makanya, pembangunan terhadap manusia harus lebih mengarahkan upaya agar penduduk dapat mencapai pada usia harapan hidup yang panjang.
Jenis perhitungan usia meliputi, usia kronologis adalah perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitunngan usia. Usia mental yakni perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang.
Misalkan seorang anak secara kronologis berusia empat tahun akan tetapi masih merangkak dan belum dapat berbicara dengan kalimat lengkap dan menunjukkan kemampuan yang setara dengan anak berusia satu tahun, maka dinyatakan bahwa usia mental anak tersebut adalah satu tahun. Selanjutnya, usia biologis adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang.
Hal yang paling mempengaruhi panjangnya usia seseorang (Angka/Usia harapan hidup) dapat menjadi suatu indikator atas peningkatan derajat kesehatan. Di mana derajat kesehatan itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan, pelayanan, keturunan dan perilaku.
Indikator dari harapan hidup diantaranya adalah, angka kematian bayi,  penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 tahun, persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, persentase penduduk yang sakit, tata-rata lamanya penduduk sakit, persentase penduduk mengobati sendiri penyakitnya, persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis, dan persentase balita yang kurang gizi.
Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata - rata hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.
Sesuai tabel, angka harapan hidup di Kota Dumai pada tahun 2013 tertinggi se Provinsi Riau. Dimana persentasenya sebesar 72,29 persen. Diikuti oleh Kabupaten Siak, Rokanhilir dan Kota Pekanbaru yang hanya berada di indeks 71,94 persen. Sedangkan rata-rata se Riau 72,29 persen.
Berikut Tabel Angka Harapan Hidup Se Riau Tahun 2013

 

 

Pengetahuan
Unsur dasar pembangunan manusia yang ke-2 adalah pengetahuan atau tingkat pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, seperti sekolah dan lembaga pendidikan formal dan informal. Tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.
Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan home-schooling, e-learning atau yang serupa untuk anak-anak mereka.
Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran.
Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal.
Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi.
Tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi negara-negara atau daerah untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Analisis empiris cenderung mendukung prediksi teoritis bahwa negara-negara miskin harus tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya karena mereka dapat mengadopsi teknologi yang sudah dicoba dan diuji oleh negara-negara kaya.
Namun, transfer teknologi memerlukan manajer berpengetahuan dan insinyur yang mampu mengoperasikan mesin-mesin baru atau praktik produksi yang dipinjam dari pemimpin dalam rangka untuk menutup kesenjangan melalui peniruan.
Oleh karena itu, kemampuan suatu Negara serta daerah untuk belajar dari pemimpin adalah fungsi dari efek "human capital". Studi terbaru dari faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi agregat telah menekankan pentingnya lembaga ekonomi fundamental dan peran keterampilan kognitif.
Pengetahuan atau tingkat pendidikan sudah diakui sebagai unsur yang mendasar dari pembangunan manusia. Indikator pendidikan antara lain, angka melek huruf, rata-rata lamanya bersekolah, angka partisipasi sekolah (APS), angka putus sekolah (drop out), dan lain-lain.
Berdasarkan data yang ada, angka rata-rata lama sekolah di Kota Dumai tahun 2013 berada di level 9,76 persen setelah Kota Pekanbaru yang berada di angka 11,42 persen. Namun, persentasenya tetap lebih tinggi dibanding rata-rata Provinis Riau yang hanya berkisar di level 8,78 persen.
Selanjutnya, angka melek huruf 2013 Kota Dumai juga menempati posisi kedua yakni 99,43 persen di bawah Kota Pekanbaru 99,9 persen. Selanjutnya,  Kabupaten Indragiri Hilir menempati posisi ketiga dengan persentase 99,2 persen dan ditutup oleh Kabupaten Meranti yang berada di posisi 90,57 persen. Sedangkan rata-rata se Riau 90,57 persen.
Tabel Rata-rata Lama Sekolah se Riau Tahun 2013

 

Tabel Angka Melek Hurup Riau 2013

 

Standar Hidup Layak
Unsur dasar pembangunan manusia yang ke-3 adalah standar hidup layak.  Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
Sebelumnya menetapkan upah minimum,  Dewan Pengupahan setempat yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Tetapi apa yang dimaksud survey KHL, komponen kebutuhan hidup apa yang disurvei dan mekanisme standarisasi KHL hingga menjadi penetapan upah minimum.  Sejak diluncurkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4.
Indikator Standar Hidup Layak dapat dilihat dari daya beli masyarakat. Meliputi antara lain, jumlah penduduk yang bekerja, jumlah pengangguran terbuka, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta PDRB riil per kapita.
Indeks daya beli masyarakat Kota Dumai yang diukur dalam pengeluaran per kapita pada tahun 2013 menempati urutan tertinggi se Provinsi Riau. Dimana angkanya berkisar 663,7. Diikuti urutan kedua Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 657,21 serta ditutup oleh Kabupaten Pelalawan dengan angka 640,8. Sedangkan rata-rata se Riau berkisar di level 657,26.
Tabel Pengeluaran Per Kapita Provinsi Riau 2103

Pengeluaran perkapita masyarakat kota Dumai merupakan yang tertinggi se provinsi Riau yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat kota Dumai yang semakin membaik dari tahun ke tahun.
Tahun 2013 tercatat bahwa tingkat pengangguran di Kota Dumai 9,6% (BPS, 2014). Hal tersebut dipengaruhi karena terhambatnya regulasi Perda RTRW yang kunjung disahkan oleh pusat.  Namun, dalam hal ini ada bonus demografi. Dimana, usia Produktif (15-64 tahun) jauh lebih banyak yaitu 184.083 jiwa (BPS, 2014) dibandingkan usia non produktif.
Angka kemiskinan di Kota Dumai dari tahun ke tahun turun secara signifikan.  Tahun 2009 angkanya mencapai 6,08 persen, turun seiring dengan pertambahan tahun. Hingga di Tahun 2013, tingkat kemiskinan berada di angka 4,94 persen.
Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi  yang cenderung naik meski agak melambat. Hingga Tahun 2013 (berdasarkan catatan BPS 2014) pertumbuhan ekonomi Kota Dumai berada di angka 8,57 persen. Jauh lebih tinggi dari pertumbuhan Riau yang hanya berkisar 613 persen

 

Tabel Pengentasan Kemiskinan di Kota Dumai Tahun 2013.

 

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Dumai

 

 

Tabel Tingkat Inflasi Kota Dumai

 

 

Perencanaan Matang
Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dijelaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melalui empat pendekatan.
Yaitu melaui pendekatan politis, teknokratik, bottom up-top down) serta proses perencanaan partisipatif yang diselaraskan melalui musyawarah di tingkat RT dilanjutkan dengan musrenbang kelurahan, kecamatan serta melaui tahapan forum SKPD serta musrenbang tingkat kota.  Forum SKPD ini merupakan instrumen penting dalam alur mekanisme perencanaan daerah sebagai forum musyawarah daerah para pemangku kepentingan   (stakeholders) di tingkat kota guna mematangkan RKPD Kota Dumai sebagai dokumen perencanaan.
"Guna menunjang perencanaan matang tersebut, dibentuk Forum SKPD sebagai wadah untuk mengsingkronisasikan dan mengintegrasikan program kegiatan yang diusulkan kecamatan, SKPD, pokok - pokok pikiran DPRD serta arah dan kebijakan pembangunan daerah, sehingga sebagai bahan masukan penentuan program-program prioritas guna  menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja SKPD," tutur H Marjoko Santoso MM, Kepala Bappeko Dumai.
Dalam penyelenggaraan Forum SKPD sesuai pasal 145 Permendagri 54 Tahun 2010, mempunyai tujuan penting yaitu, menselaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program kegiatan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan.  Mempertajam indikator serta target kinerja program dan Kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD .
Selanjutnya, menyelaraskan program kegiatan SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah. Serta menyesuaikan pendananaan program dan kegiatan prioritas Renja-SKPD berdasarkan pagu indikatif (sementara) SKPD yang sudah ditetapkan.
 "Disamping ini juga memuat rencana 12 agenda pembangunan infrastruktur besar meliputi peningkatan pembangunan jalan nasional dan pusat-pusat industri serta pembangunan jalan tol dan infrastruktur kereta api, maka melaui Furum SKPD ini arah kebijkan pembangunan daerah harus mensinergiskan dengan kebijakan pembangunan nasional maupun Propinsi Riau," terangnya.
Melalui Forum SKPD ini dilakukan singkronisasi yang dapat mengakumulasi penyelarasan Renja SKPD dengan Prioritas hasil Musrenbang tingkat kecamatan, serta melakukan verifikasi terkait usulan prioritas sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD. Usulan Pokok-Pokok DPRD Kota Dumai yang sudah diatur dalam regulasi perancanaan, dapat disampaikan ke SKPD terkait untuk menjadi pembahasan selanjutnya di Musrenbang RKPD Kota Dumai.
Mempertajam indikator capaian kinerja serta target program dan kegiatan lebih terukur, tingkat manfaat dan akuntabel. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai dengan dinamika pembahasan dalam bentuk berita acara forum SKPD dan selanjutnya diinput ke dalam sistem e-planning Pemerintah Kota Dumai.
Lanjut Marjoko, berbagai isu strategis yang direncanakan untuk 2016, peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, peningkatan panjang dan kualitas drainase perkotaan dan lingkungan, penyediaan air bersih, tingginya ancaman/kerawanan kebakaran hutan, masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, perlunya meningkatkan kualitas/kompetensi tenaga kesehatan,.
Selanjutnya,  perlun peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, perlunya optimalisasi strategi pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Dumai, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, kecenderungan berkurangnya investasi baik dalam maupun luar negeri, perlunya optimalisasi peran koperasi dalam ekonomi kerakyatan, belum optimalnya SDM aparatur dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Governance.
"Dalam perspektif RPJMN 2015-2019, pengembangan Dumai sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) wilayah Sumatera. Juga membahas rencana 11 agenda pembangunan infrastruktur besar meliputi peningkatan pembangunan jalan nasional dan pusat-pusat industri serta pembangunan jalan tol dan infrastruktur kereta api," tukasnya.