RIAUMANDIRI.CO - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Anis Matta menilai kinerja pemerintah saat ini semakin terpuruk karena para menterinya sibuk kampanye atau melakukan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024.

"Padahal, sebagai pembantu presiden, kemampuan teknis seorang menteri dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas krisis berlarut saat ini, bukan sibuk mempersiapkan pertarungan politik berikutnya," tegas Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk 'Kasak Kusuk Politik Aji Mumpung 2024, Bagaimana Sikap Presiden?' digelar secara daring, Rabu (18/5/2022) petang.

Seseorang yang seharusnya menjadi pembantu presiden menggunakan seluruh resources yang ada dalam kementeriannya untuk membantu presiden menjalankan tugas-tugasnya, tetapi justru melakukan kerja-kerja politik di luar itu.

Menurut Anis Matta, manuver politik dari para menteri ini dalam rangka sosialisasi pencapresan atau berupaya membentuk koalisi baru menimbulkan persoalan moral dan etika, serta kontradiksi kompleksitas sistem presidensil.

Dalam sistem presidensial, lanjut Anis, para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dengan asumsi memiliki kemampuan teknis dalam bidang yang ditunjuk oleh presiden.

"Jabatan menteri adalah jabatan yang tidak dipertaruhkan melalui pemilihan, melainkan pengangkatan. Tapi begitu presiden memasuki paruh kedua dari periode masa kerjanya, para menteri justru sibuk menyiapkan pertarungan berikutnya," ujar Anis Matta.

Hal ini, tentu saja sangat disayangkan di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membiarkan kondisi tersebut dan hanya melihat saja para menterinya menggunakan jabatannya untuk melakukan kerja-kerja politik atau berkampanye secara terselubung.

Sebab, kompleksitasnya masalah sekarang membutuhkan perhatian serius dari seorang Presiden dengan dibantu para menteri yang memiliki kemampuan teknis.

"Presiden tidak bisa membenarkan kelemahannya, ini memang bagian dari kompleksitas masalah sistem presidensil. Tetapi nanti kalau kita hidup 10-20 tahun lagi, kita mengenang ini sebagai periode Pak Jokowi, bukan periodenya Airlangga Hartarto. Karena kita mengenal satu nama yang bertanggungjawab dalam periode itu, yaitu presiden," katanya.

Menurut dia, Presiden Jokowi akan menghadapi ujian berat dalam 2,5 tahun di sisa masa jabatannya. Presiden harus mampu memfasilitasi semua tujuan besarnya di tengah kompleksitas masalah sekarang, sehingga dapat meninggalkan legacy yang baik saat mengakhiri jabatannya. (*)