RIAUMANDIRI.CO - Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga menyarankan menteri yang teridentifikasi melakukan kampanye untuk Pilpres 2024 seharusnya mundur dari Kabinet Jokowi atau dimundurkan.
Jamil menyebutkan setidaknya ada dua alasan mengapa menteri teridentifikasi melakukan kampanye untuk mengundurkan diri.
Pertama, menteri yang bersangkutan sudah tidak akan fokus lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tupoksi). Hal itu tentunya akan mempengaruhi kinerja sang menteri.
Dia menilai, pada saat para menteri fokus saja melaksanakan tupoksinya, kinerjanya datar-datar saja. Karena itu, masuk akal kalau kinerja para menteri diragukan bila mereka ikut kampanye.
"Rakyat akan merasa keberatan bila menteri bekerja tidak fokus pada tupoksinya. Sebab, menteri digaji dari uang rakyat," kata Jamil kepada media ini, Jumat (13/5/2022).
Kedua kata Jamil, sulit memisahkan penggunaan dana dan fasilitas yang dipakai sang menteri saat kampanye. Apakah selama kampanye sang menteri menggunakan dana dan fasilitas kementerian atau pribadi atau partai politiknya.
"Sang menteri akan sulit memisahkan anggaran yang digunakan untuk biaya akomodasinya saat berkampanye di suatu tempat. Tentu hal ini akan merugikan negara bila anggarannya diambil dari kementeriannya," kata Jamil.
Kedua hal itu tampaknya sulit diatasi para menteri yang teridentifikasi berkampanye. Karena itu, sepantasnya menteri yang bersangkutan mengundurkan diri.
Kalau menteri tersebut tidak mengundurkan diri, kata Jamil, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberhentikannya.
"Masalahnya, apakah Jokowi berani memberhentikan para menterinya?" tanya mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)