RIAUMANDIRI.CO - Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga menilai partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi sudah tidak solid. Kepentingan partai koalisi terkait penundaan pemilu berbeda.
Setidaknya kepentingan Golkar, PKB dan PAN tidak sama dengan PDIP, Nasdem, Gerindra, dan PPP dalam hal penundaan Pemilu. PDIP terlihat paling keras menyerang Golkar, PKB, dan PAN yang cenderung mengaminkan penundaan pemilu.
"Politisi senior PDIP berulang menyerang menteri dan ketua umum partai koalisi yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024," kata Jamil kepada media ini, Rabu (13/4/2022).
Perbedaan sudut pandang di antara partai koalisi tidak akan membuat PDIP keluar dari koalisi. Sebab PDIP merupakan partai utama yang paling berpengaruh di koalisi.
Namun demikian, Jamil memperkirakan partai koalisi tidak akan solid lagi hingga berakhirnya kekuasaan Jokowi.
"Hal itu terjadi karena PDIP tidak menghendaki Jokowi yang terlalu dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Bagi PDIP, LBP dinilai terlalu dominan dan mewarnai kebijakan Jokowi," nilai Jamil.
Karena itu, nilai Jamil, ketegangan PDIP dengan Jokowi akan terus terjadi selama LBP terlalu dominan. PDIP akan terus mendesak Jokowi untuk mereshuffle LBP.
Namun demikian, Jokowi tidak akan mereshuffle LBP. Sebab, LBP sangat berarti bagi Jokowi. Tanpa LBP, Jokowi tampaknya akan kesulitan melaksanakan roda pemerintahan.
"Jokowi juga tidak akan meninggalkan PDIP. Ia akan tetap kooperatif mengikuti kehendak PDIP tanpa meninggalkan LBP," kata mantan dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Kemungkinan terburuk, kata Jamil, peran LBP di depan publik dikurangi. Hal itu untuk memberi kesan Jokowi seolah-olah sudah tak lagi memberi peran besar kepada LBP. Hal ini dilakukan Jokowi agar hubungannya dengan PDIP tetap terjaga baik.
"Bagi Jokowi, PDIP dan LBP sama pentingnya. Karena itu, Jokowi akan mempertahankan keduanya hingga kekuasaannya berakhir pada Oktober 2024," kata pengajar Universitas Esa Unggul itu.
Jalan tengah itu tentu akan membuat hubungan PDIP dan Jokowi akan naik turun. Kecenderungan hubungan demikian akan terus berlangsung hingga 2024.
"Hubungan naik turun itu tentu akan berpengaruh pada kinerja kabinet Jokowi. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Jokowi untuk menorehkan tinta emas diakhir masa jabatannya," sebut Jamil.