RIAUMANDIRI.CO - Program bantuan langsung tunai (BLT) dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, tapi pemerintah jangan lalai menuntaskan akar masalah sebenarnya.
Akar masalah saat ini adalah tata kelola minyak goreng sawit (MGS) yang oligopolistik sehingga pasokan dan harganya dikuasai oleh segelintir pengusaha.
"Program ini pasti disambut baik dan dinanti masyarakat kecil. Apalagi, selain minyak goreng, harga-harga bahan kebutuhan pokok yang lain seperti gula, kedelai, daging, dan lainnya juga sudah merambat naik," kata Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto, Selasa (12/4/2022).
Namun pemerintah tidak boleh mengandalkan program jangka pendek semacam ini. Pemerintah tetap harus fokus menyelesaikan akar masalah sebenarnya agar kelangkaan dan kemahalan MGS tidak terjadi lagi di kemudian hari.
"Program BLT ini dapat dibaca sebagai teguran kepada Menteri Perindustrian yang sampai hari ini, hampir satu bulan, belum mampu menurunkan harga MGS curah seharga Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg," kata Mulyanto.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS nasional) hari ini, harga rata-rata MGS curah masih bertengger di angka Rp19.950 per kg. Kalau harga MGS curah sudah mencapai HET, tentu pemerintah tidak harus bersusah-payah mengucurkan program BLT minyak goreng ini.
Dalam sudut pandang lain, lanjut Mulyanto, selama harga MGS curah ini masih di atas HET, sebenarnya BLT tersebut lebih dinikmati oleh pengusaha MGS ketimbang rakyat kecil.
Karena dalam praktiknya, selisih antara harga jual dengan HET MGS tersebut langsung ditutup oleh dana BLT tersebut. Uang yang diterima rakyat kecil dari BLT ini sebenarnya cuma “numpang lewat” saja. Untuk selanjutnya uang tersebut masuk ke kantong pengusaha MGS.
"Jadi sebenarnya pengusaha MGS ini mendapat dobel subsidi. Satu subsidi di hulu, melalui dana BPDPKS (badan pengelola dana perkebusan kelapa sawit) dan satu lagi subsidi di hilir, melalui dana BLT," terang politisi PKS yang akrab disapa Pak Mul ini.
Karenanya Mulyanto mendesak agar Menperin serius menyelesaikan tata niaga MGS curah ini agar harganya segera mencapai HET. Jangan mengandalkan pendekatan BLT yang bersifat jangka pendek dan tidak seberapa. Pemerintah secara struktural harus mampu mengendalikan harga MGS curah ini. Jangan kalah dan dipermainkan oleh pengusaha nakal.
Untuk diketahui, Pemerintah berencana menyalurkan BLT sebesar Rp300 ribu per orang kepada 20,5 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.
Rencananya sebelum lebaran Iedulfitri, BLT ini sudah tersalurkan kepada masyarakat yang berhak secara tepat sasaran. Masyarakat diminta untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran BLT ini, agar tidak disimpangkan untuk tujuan-tujuan yang tidak diharapkan.