RIAUMANDIRI.CO - Gerakan bawah tanah presiden 3 periode untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melumpuhkan kinerja pemerintahan.
Gerakan tersebut, dinilai sangat berbahaya bagi kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan ketidakpastian situasi global saat ini.
"Bukannya fokus urus ekonomi, tapi pemerintahan Jokowi sebaliknya malah fokus menyiapkan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Padahal harga pokok naik, BBM dan minyak goreng langka, harga daging naik, gula pasir naik dan banyak publik juga kehilangan pekerjaan akibat Covid-19," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat, Senin (4/4/2022).
Menurut dia, semua itu merupakan tugas pokok pemerintahan yang kini dilalaikan oleh pemerintah. Kenaikan harga disikapi dengan tidak kompeten. Pemerintah pun belum serius menciptakan pekerjaan kepada rakyatnya.
"Hal ini terlihat dari melencengnya tugas-tugas kementerian seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi Informatika yang hadir memberikan dukungan 3 periode di sela-sela tugas pemerintahannya," ujar Matnur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.
Matnur mengatakan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2022 beberapa waktu lalu yang dihadiri Presiden Jokowi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Mendagri Tito Karnavian adalah salah satu contoh bagaimana penyimpangan kepala pemerintahan dan menterinya yang mengubah tugas pemerintahan menjadi alat propoganda anti konstitusi dengan meminta perpanjangan 3 periode.
"Kemungkinan acara seperti APDESI tersebut akan marak. Berbagai deklarasi elemen masyarakat diprediksi bermunculan untuk menyukseskan kampanye tiga periodenya Presiden. Deklarasi tersebut adalah hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu Presiden yang bekerja saat ini," ujar Matnur.
Partai Gelora menegaskan, gerakan bawah tanah 3 periode tersebut, sangat berbahaya. Karena itu, Presiden Jokowi dan para pembantunya dinilai salah arah.
Sebab, telah memunculkan sekelompok elit pemerintahan yang aktif melakukan gerakan bawah tanah untuk menyukseskan pemerintahan jokowi berkuasa selama 3 periode
"Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan," tegas Matnur.
Pengamat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini mengatakan, manuver gerakan bawah tanah tersebut akan berdampak 3 hal secara signifikan.
Pertama, Pemerintah akan kehilangan fokus kerja mengatasi persoalan ekonomi dan pemulihan kesehatan akibat Covid-19. "Ini berbahaya buat pemerintahan sendiri," katanya.
Kedua, Pemerintah akan memasuki sosial unrest (keresahan sosial) terbaru dari kalangan sipil demokrasi yang menentang cita-cita otoritarian tersebut.
"Protes sosial seperti protes BEM, gerakan mahasiswa dan LSM sudah bermunculan diberbagai daerah," paparnya.
Ketiga, pemerintah mengundang kontroversi politik dikalangan pimpinan partai politik koalisinya dan Para menteri dari kalangan profesional.
"Hal ini membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi," tandasnya.
Ketiga persoalan tersebut, menurut dia, tidak mendukung stabilitas yang diperlukan untuk pemulihan akibat Covid-19.
Ketiganya bisa berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri, katanya.
"Bila Presiden seorang negarawan harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah tiga periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024," tegas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora ini.