RIAUMANDIRI.CO - Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tengah masyarakat turut menjadi perhatian pengusaha kondang, H Basrizal Koto atau yang akrab disapa Basko. Pria asal Padang Pariaman, Sumatera Barat ini, mengutuk keras pelaku penimbun migor.
Basko menyebut aksi penimbunan minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan sebagai tindakan tidak manusiawi. Di satu sisi, masyarakat sudah disulitkan dengan kondisi pandemi.
"Aksi penimbunan minyak goreng seperti itu tentu melanggar undang-undang, sanksinya pidana. Apalagi minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat umum, ini tentunya tidak manusiawi," tegas Basko saat diwawancarai seusai rapat Pengurus IKMR, Kamis (24/3/2022), di Hotel Premiere Pekanbaru.
Basko mengimbau kepada spekulan minyak goreng agar menghentikan aksinya. Selain itu, Basko juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengusut penyebab kelangkaan minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para penimbun.
"Kita minta kepada para penimbun untuk menghentikan aksinya. Kepada aparat kita imbau untuk mengejar penimbun-penimbun minyak goreng dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku," tegas Basko.
Diberitakan sebelumnya, kejadian seperti ini diduga adanya indikasi permainan mafia minyak goreng yang dinilai menyengsarakan rakyat. Begitu juga di Kota Pekanbaru, kini harga minyak goreng melambung tinggi tak terkontrol.
Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menilai pemerintah dalam hal ini tidak becus mengurusi para mafia minyak goreng.
"Kasihan rakyat menjadi korban atas permainan oknum yang mencari keuntungan. Yang kita sayangkan ketegasan pemerintah tidak ada untuk membela rakyat," kata anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah, belum lama ini.
Ditegaskan Fathullah, sudah jelas ada indikasi minyak goreng dipermainkan, dan bagaimana mungkin Riau yang notabene penghasil minyak namun rakyatnya kesulitan mendapatkan minyak.
"Pemerintah harusnya pikirkan masyarakat yang sagat susah mencari minyak goreng, harus segera dicari solusi. Rakyat kita ini sudah susah karena pandemi berkepanjangan, harusnya pemerintah berpikir meringankan, bisa dengan mengadakan pasar murah biar terbantu masyarakat. Minyak curah pun tak apa yang penting minyak untuk kebutuhan masyarakat tercukupi," tambahnya.
Agar persoalan minyak goreng ini tidak berlarut-larut karena dalam situasi ini masyarakat sangat dirugikan, Fathullah meminta pemerintah, baik itu Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat, segera melakukan aksi nyata dengan menindak tegas para pelaku penimbun minyak goreng dan oknum-oknum yang terlibat dalam menyusahkan masyarakat dengan permainan minyak goreng.
"Belum ada kita dengar berita penindakan terhadap pelaku penimbunan kan? Jadi kita sebagai masyarakat belum melihat langkah nyata dan langkah tegas dari pemerintah untuk membela rakyatnya, menangkap para pelaku penimbunan yang mengakibatkan minyak goreng sulit didapatkan masyarakat," ujarnya.
Seperti diketahui, harga minyak goreng menjadi polemik di tengah publik. Terlebih setelah Presiden Jokowi menghapus Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dalam rapat terbatas yang dilaksanakan pada Rabu 15 Maret lalu.
Sejak HET itu dihapuskan, maka Presiden mengembalikan harga minyak goreng ke harga pasaran. Sejak keputusan itu, maka minyak goreng kemasan bermunculan di swalayan dan supermarket dengan harga fantastis. Padahal sehari sebelumnya, minyak goreng sangat langka ditemukan.(nan)