RIAUMANDIRI.CO - Tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 seperti diusulkan tiga ketua umum partai koalisi pro pemerintah. Baik itu secara politik, ekonomi, hukum, maupun pandemi.
"Tidak satu satupun alasan dari semua yang disampaikan itu cukup memadai untuk penundaan pemilu," kata Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk "Heboh Gonjang-ganjing Tunda Pemilu 2024, Apa kata Survei?" Rabu (23/3/2022) petang.
Diskusi yang digelar secara virtual ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, Founder Drone Emprit & Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi, dan Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu serta diikuti puluhan wartawan.
Menurut Anis, sejak awal isu tersebut digulirkan, tidak ada alasan atau logika menarik. Logika yang diangkat pun dibalik.
"Dalam banyak situasi, krisis ekonomi sebenarnya bukan alasan untuk menunda pemilu, tapi kadang justru alasan untuk mempercepat pemilu," kata Anis.
Anis Matta menyandingkan wacana penundaan pemilu itu berdasarkan hasil survei. Ada perbedaan yang jauh antara opini publik di sosial media yang menolak penundaan pemilu dengan pernyataan para elit yang menghendaki penundaan pemilu.
"Upaya menekan arus opini publik secara terus menerus, menurut saya jauh lebih berbahaya ketimbang wacana penundaan pemilunya sendiri," katanya.
Mereka yang berada di balik ide penundaan pemilu dinilai Anis, benar-benar sudah terlalu jauh jaraknya dengan ruh masyarakat, dengan perasaan publik, dengan pikiran mereka sendiri. Mereka seperti ada di alam yang lain, sementara rakyat kita ini ada di alam yang lain pula.
"Hal ini menunjukkan bahwa yang kita hadapi sebenarnya bukan sekedar krisis ekonomi atau pandemi saja, tapi sudah menyentuh pada krisis sosial yang jauh lebih buruk. Dimana sebagian elitnya seperti tidak memahami masalah, tetapi kemudian mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar dan mendahulukan kepentingan jangka pendek mereka," tegas Anis.
Anis meyakini, dorongan penundaan pemilu ini pasti dilatari agenda yang tersembunyi, terbatas pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu dan bersifat sangat jangka pendek.
Upaya mengorbankan kepentingan bangsa dan demokrasi melalui penundaan pemilu bisa menyimpan benih tertentu bagi satu pergerakan sosial. Situasi seperti ini semakin memperlihatkan kepada publik terjadinya krisis kepemimpinan, bahwa para elit tidak terkoneksi secara pikiran maupun emosional dengan rakyat.
"Jauh betul dari yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu, wacana penundaan pemilu ini, Insya Allah akan gagal dengan sendirinya," tegas Anis Matta.
Anis menilai semua pihak berkepentingan untuk menjaga konstitusi dan tegaknya demokrasi yang merupakan amanat reformasi 1998 dari kepentingan jangka pendek kelompok tertentu.
"Kita harus membongkar apa agenda tersembunyi dibalik itu, karena ini jelas-jelas bisa merusak tatanan dan stabilitas demokrasi kita," katanya.
Ketua KPU Ilham Saputra mengaku tak mau ambil pusing dengan isu penundaan pemilu 2024 dan KPU akan terus bekerja dengan taat menjalani konstitusi.
"Kalau terkait dengan penundaan pemilu, KPU enggak mau ambil pusing dengan isu itu, karena KPU ini penyelenggara bekerja berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku," tegas Ilham.