RIAUMAMDIRI.CO - Anggota DPR RI dari PDIP Rifnizamy Karsayuda memastikan seluruh fraksi di Komisi II DPR RI telah sepakat bahwa pelaksanaan pungut hitung pemilihan Umum (pemilu) tanggal 14 Februari 2024.
Penegasan itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Wacana Penundaan Pemilu, Sikap DPR?’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
“Saya kira ini sesuatu yang sudah clear dan tidak perlu kita berdebat cukup panjang, walaupun ada ruang perdebatan terkait dengan keinginan untuk melakukan amendemen konstitusi,” ujar Rifqi.
Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, untuk membuka kembali wacana amendemen konstitusi membutuhkan tahapan yang cukup panjang.
Bahkan, amendemen konstitusi itu akan membuka kembali kotak pandora bagi proses berbangsa dan bernegara, karena bukan hanya isu kepemiluan yang akan diamendemen tapi juga isu-isu sensitif lainnya.
“Karena itu, kami berpandangan momentum (penundaan pemilu) tidak tepat untuk kita memunculkan wacana itu. Saya hanya men-deliver pernyataan resmi dari DPP PDI-P terkait sikap ini dan juga sesuai sikap pimpinan kami, Ketua DPP Bidang Politik, Ibu Puan Maharani yang juga Ketua DPR menegaskan hal serupa,” jelasnya.
Politisi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, PKB mengusulkan penundaan pemilu berdasarkan pada pengalaman dan perkiraan kondisi Indonesia ke depan. Penundaan pemilu pun perlu diatur, karena sampai saat ini belum diatur dalam konstitusi.
Jazilul pun mengakui cara untuk menunda pemilu tersebut hanya bisa melalui amendemen konstitusi.
“Tanpa bermaksud membuat kegaduhan, kami dari Fraksi PKB akan terus mewacanakan ini perlu tidaknya ini diatur dalam konstitusi terkait penundaan,” ujar Wakil Ketua Umum PKB itu.
Pada kesempatan yang sama, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui, secara global ada riset yang membuktikan bahwa ada kecenderungan perlambatan ekonomi menjelang pemilu. Namun, tidak pernah ada pemilu yang menyebabkan terjadinya turbulensi ekonomi.
“Apalagi, kita sudah punya pengalaman penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020, yang justru argumen para pihak pejabat publik kita dan elit partai politik kita, menempatkan pilkada sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah,” urai Titi.