RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan dalam demokrasi Pancasila, presiden adalah petugas rakyat, bukan partai. Makanya seorang presiden wajib mendengar suara rakyat. Bukan mendengar suara ketua partai.
"Namun yang terjadi saat ini bukan seperti itu. Karena demokrasi Pancasila yang merupakan sebuah sistem tata negara yang paling sesuai dengan DNA asli bangsa Indonesia telah hilang. Telah kita porak-porandakan melalui amendemen 20 tahun yang lalu," tegas LaNyalla usai menerima Maklumat Sunda dari Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan, di Subang, Jawa Barat, Rabu (2/2/2022).
Padahal menurut LaNyalla, sistem demokrasi Pancasila telah dirancang melalui mekanisme yang paling sesuai dengan watak dasar negara bangsa ini. Yaitu adanya lembaga kedaulatan rakyat yang mewakili semua kebhinekaan yang ada.
"Sebelum amendemen 1999 hingga 2002, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Di sana semua rakyat atau semua elemen bangsa ada. Di dalam MPR terdapat representasi politik, melalui anggota DPR RI, representasi TNI-Polri melalui Fraksi ABRI, representasi daerah melalui anggota Utusan Daerah dan representasi golongan melalui anggota Utusan Golongan," katanya.
Dari situlah, lanjutnya, mereka menyusun arah perjalanan bangsa melalui GBHN, dan kemudian memilih siapa yang pantas sebagai presiden yang bertugas sebagai mandataris MPR. Arti dari mandataris MPR adalah seorang presiden itu petugas rakyat. Bukan petugas partai.
"Tetapi kita sudah secara sengaja mencabut dari DNA asli kita, untuk menjadi bangsa lain. Demi kebanggaan yang semu, yang menyatakan bahwa demokrasi barat adalah yang terbaik," jelasnya.
Setelah amendemen 20 tahun yang lalu, konstitusi menempatkan partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Sebaliknya DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan dan wakil dari kelompok non-partisan, tidak memiliki ruang yang kuat untuk menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini.
"Semua simpul penentu perjalanan bangsa ini direduksi hanya di tangan partai politik. Partai-partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen. Mereka juga bersepakat membuat undang-undang yang sama sekali tidak diperintah oleh konstitusi, yaitu aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Sehingga lengkap sudah dominasi dan hegemoni partai politik untuk memasung vox populi," ujar dia.
Inilah wajah konstitusi hasil amendemen 2002 yang telah mengubah lebih dari 90 persen isi pasal-pasal di UUD 1945 naskah asli. Dan telah mengganti sistem tata negara yang dirumuskan para pendiri bangsa yang mengacu kepada Demokrasi asli Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila, menjadi Demokrasi barat dan ekonomi yang kapitalistik.
"Karena itu, DPD RI terus menggugah kesadaran publik. Bahwa sistem tata negara Indonesia saat ini, sudah jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Untuk itu, DPD RI terus menggelorakan, bahwa rencana amendemen konstitusi perubahan ke-5 harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tersebut," lanjutnya.
LaNyalla juga mendorong elemen-elemen rakyat melakukan gugatan atas aturan presidential threshold yang nyata-nyata
merugikan.
"Untuk itu, saya mengajak semua pihak untuk jangan meninggalkan sejarah. Kita juga harus berpikir dalam kerangka pikir seorang negarawan. Bukan politisi. Karena seorang politisi lebih suka berpikir tentang next election. Sedangkan negarawan lebih suka berpikir tentang next generation," tegasnya.(*)