RIAUMANDIRI.CO - Upaya pemerintah memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta tidak memberikan efek besar, khususnya terhadap masalah kemacetan.
Menurut Anies Baswedan, masalah kemacetan di Jakarta hanya berkurang sekitar 7%.
"Bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen, jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ucap Anies dalam akun Youtube Pemprov DKI Jakarta dikutip, Kamis (27/1/2022).
Anies mengatakan yang terpenting bukanlah membahas perpindahan ibu kota. Melainkan rumusan Jakarta menjadi kota global dunia.
"Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu melayani kebutuhan global ini tantangan kita sekarang," ujarnya.
Lebih lanjut, Anies menyebut bahwa Jakarta merupakan kota megapolitan terbesar di selatan dunia. Adapun megapolitan terdiri dari kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok.
"Jakarta adalah kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya dan Depok ini sebagai satu kesatuan jadi secara administrasi kita adalah variasi tapi secara peran Jakarta kota megapolitan terbesar di selatan dunia," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 18 Januari 2022, yang bernama IKN Nusantara.
Sejumlah kementerian dan lembaga negara akan berpindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) secara bertahap, berikut dengan aparatur sipil negaranya (ASN).
Ada juga lembaga pemerintah yang tidak perlu pindah kedudukannya. Namun, soal lembaga mana saja yang akan pindah ke IKN, atau yang tidak perlu pindah ke Nusantara, hal itu akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden (Perpres).