TEMBILAHAN (HR)- Tak bisa dipungkiri kesejahteraan petani di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di bidang perkebunan kelapa sangat bergantung pada nilai jual kelapa di pasaran, baik kelapa bulat maupun kopra.
Namun melihat kondisi saat ini di lapangan, kesejahteraan para petani tersebut akan cukup sulit untuk dicapai. Pasalnya, harga kelapa yang dijual oleh para petani masih sangat jauh dari semestinya.
Jika sudah demikian, maka para petani akan beralih profesi dan tak lagi menggarap perkebunan kelapa mereka, sehingga kondisi perkebunan kelapa yang semakin hari semakin memprihatinkan ini akan menjadi kritis dan akhirnya menjadi kenangan belaka.
Seperti yang diungkapkan Anggota DPRD Inhil Edy Haryanto Sindrang, saat berbincang dengan sejumlah awak media di Tembilahan, Senin (20/4). Menurutnya, saat ini para petani sudah enggan dan malas mengarap perkebunan kelapa mereka, dikarenakan tidak seimbangnya hasil yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.
"Bayangkan saja, harga kelapa yang dijual murah, sedangkan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, mulai dari perawatan, pengolahan hingga kelapa itu siap jual. Belum lagi tenaga yang terkuras saat bekerja, hasilnya tak seimbang dan jauh sekali dari harapan," tutur Edy.
Oleh karena itu, seluruh pihak terkait terutama Pemkab Inhil, harus serius dan menjadikan permasalahan ini sebagai prioritas pembangunan daerah ke depan, salah satunya melalui pembentukan bursa kelapa. "Pemda harus segera mencari solusi dan jalan keluarnya. Jangan sampai harga kelapa ini ditentukan seenaknya oleh para pembeli dan perusahaan, supaya petani kita tidak menderita dan kesejahteraannya bisa meningkat," terangnya.
Jika memang harga kelapa itu tergantung pada kodisi dan pasaran dunia, kata Edy lagi, tentu nilai jualnya dihitung dengan mata uang dollar, sehinga harganya juga tetap akan tinggi.
"Jadi, tolonglah Pemda perhatikan hal ini. Jika para petani kita sejahtera, selain dapat meningkatkan perekonomian daerah, juga bisa memberikan banyak manfaat lainnya. Contoh saja, kalau petani sejahtera, Pemda tak perlu repot dan memikirkan bagaimana perbaikan kodisi perkebunan kelapa, karena mereka sudah bisa memperbaikinya sendiri, tanpa harus dibantu," pungkasnya. (kpc/aag)