RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, Partai Golkar harus realistis dalam melakukan koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Jika tetap memaksakan ketua umumnya untuk menjadi capres, akan menjadi tertawaan partai lain karena elektabilitas Alirlangga Hartato hinggi kini masih rendah,” kata Jamil kepada Riaumandiri.co, Kamis (2/12/2021).
Hal tersebut dikatakan Jamil menanggapi bahwa Partai Golkar terbuka untuk berkoalisi asalkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto yang menjadi calon presiden (capres).
Logika politik Golkar itu dinilai Jamil masuk akal bila didasarkan perolehan suara pada Pemilu 2019. Golkar memang memperoleh suara terbanyak ketiga atau kedua dalam perolehan kursi di DPR RI.
Karena itu, Golkar merasa superior untuk memaksakan ketua umumnya menjadi capres. Partai politik selain PDIP dan Gerindra, seolah harus menerima kader mereka sebagai cawapres.
“Logika politik itu tampaknya akan dapat diterima partai lain apabila elektabilitas Airlangga tinggi. Setidaknya elektabilitas Airlangga selalu masuk lima besar dalam hasil survei dari lembaga survei yang kredibel,” kata Jamil.
Nyatanya, hasil survei dari beberapa lembaga survei yang kredibel, elektabilitas Airlangga hingga saat ini sangat rendah. Kalau pun ada lembaga survei yang merilis elektabilitas Airlangga diatas 20 persen, sangat layak diragukan hasilnya.
Jadi, upaya Golkar memaksakan Airlangga menjadi capres dengan elektabilitas rendah tampaknya akan mendapat penolakan dari partai lain. Partai lain tentu akan sulit berkoalisi dengan Golkar yang capresnya peluang menang sangat kecil.
"Golkar harus realistis bila ingin berkoalisi dengan partai lain. Pemaksaan Airlangga harus capres hanya realistis bila elektabilitasnya tinggi. Namun bila elektabilitasnya masih seperti saat ini, tentulah partai lain akan tertawa bila Golkar tetap memaksakan Airlangga menjadi capres sebagai syarat koalisi,” kata pengajar Universitas Esa Unggul itu.