RIAUMANDIRI.CO - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kembali menyinggung kepemimpinan Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hasto menyinggung kebijakan pemberian bantuan sosial atau bansos era SBY jelang Pemilu 2009.
Hasto menyampaikan demikian saat webinar yang digelar CSIS Indonesia, Senin, 1 November 2021. Dia semula berbicara mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia yang cukup menjadi beban keuangan negara.
Dalam pernyataannya, Hasto menyebut mengenai adanya kebijakan penguasa yang diambil untuk merebut hati rakyat dengan tujuan mengambil keuntungan agar memenangkan pemilu.
"Coba CSIS menghitung berapa pemilu kita dari pusat sampai daerah dan itu adalah beban bagi APBN. Beban bagi keuangan negara, belum lagi dampak dari politik populism akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada 2009 dalam politik bansos," kata Hasto, dalam webinar bertema 'Menimbang Sistem Pemilu 2024' Senin 1 November 2021.
Dia pun mengutip data peneliti Australia Dr.Marcus Mietzner dari Low Institute for Internasional Policy yang menyebut pemerintahan SBY, dalam waktu satu tahun yakni dari 2008 sampai 2009 membelanjakan 2 miliar dolar AS untuk Bansos.
Kebijakan ini tentu sangat membebani negara dan bisa menyebabkan sebuah negara mengalami krisis.
"Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai bulan Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 Miliar dolar AS untuk politik populis itu. Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal yang di Amerika Serikat sekarang juga mengalami krisis di Eropa juga mengalami krisis," jelas Hasto
Menurut dia, apa yang disampaikannya ini berdasarkan data penelitian. Dia tak asal bicara dan juga tidak memiliki tujuan untuk politisasi.
"Jadi, tema dari CSIS sangat menarik apalagi dilakukan oleh lembaga penelitian sekaliber CSIS. sehingga nanti tidak dikatakan politisasi Ketika saya kemarin mengungkapkan berbagai fakta-fakta terkait pemilu yang lalu," ujarnya.