RIAUMANDIRI.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) setempat.
Hal itu lantaran pendataan warga miskin yang bakal mendapat bantuan langsung tunai (BLT) tak kunjung rampung dilakukan instansi yang dipimpinnya.
Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, Selasa (5/10).
Azwendi minta Mahyudin selaku Kadinsos untuk tidak buang badan terhadap persoalan tersebut.
"Harusnya tidak buang badan, buang tanggung jawab. Saya maunya data warga miskin yang terpapar Covid-19, mana dan segera selesaikan. Sebab kita di DPRD Pekanbaru sudah menyiapkan," tegas Azwendi.
Politisi Demokrat ini juga menanyakan terkait alasan Kadinsos yang mengatakan untuk pemberian BLT masih dalam tahap validasi data. Ia menegaskan, jika Kepala OPD tidak bisa bekerja, harusnya Wali Kota Pekanbaru mengevaluasi dan menggantinya dengan pejabat yang mampu bekerja.
"Apa yang mau divalidasi lagi, yang mana? Kan bisa dikoordinasikan dengan OPD terkait lain seperti Dinas Kesehatan dan lainnya. Jadi validasi apa dan yang mana? Tak ada alasan hanya karena data. Kalau tidak bisa bekerja ganti saja," tegas Azwendi.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil mengatakan penyaluran BLT tergantung Dinsos Kota Pekanbaru. Karena dinas tersebut yang melakukan pendataan bagi calon penerima BLT.
Bahkan Jamil mengaku sudah berulang kali mengingatkan dinas terkait untuk segera merampungkan data. Agar BLT Covid dapat disalurkan bagi warga miskin yang terdampak.
Jamil menyebut, dinas terkait beralasan ada permasalahan saat pendataan. Mereka mengaku data dari RT/RW setiap kelurahan lambat masuk ke Dinsos Pekanbaru.
Ia menegaskan, lambatnya pendataan yang dilakukan oleh Dinsos Kota Pekanbaru bakal menjadi bahan evaluasi. Seharusnya dinas tersebut dapat bekerja lebih cepat, apalagi ditengah kondisi pandemi saat ini.