RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun dokumen rencana operasional rendah karbon (net sink) di sektor Indonesia's Forest and Other Land Use (FoLU) 2030.
Menteri LHK Siti Nurbaya menyebutkan, FoLU net sink merupakan kebijakan yang semakin dimantapkan dengan hasil-hasil yang semakin nyata menuju capaian komitmen kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan nasional (NDC) 2030.
“Beberapa gambaran itu seperti nenurunnya secara tajam deforestasi, semakin tampak hasil kerja pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan, moratorium 66 juta Ha hutan dari izin baru, tidak ada lagi ijin baru untuk hutan dari kawasan hutan negara setelah penataan berdasarkan UUCK dan semakin tajamnya penegakkan hukum lingkungan dan kehutanan,” sebut Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/8/2021).
Siti Nurbaya menegaskan, hal ini lebih penting dalam bentuk kerja nyata daripada hanya sekadar diskursus dan deklarasi, pencitraan dan figuratif. Dia mendorong keras seluruh jajaran kehutanan, termasuk entitas dunia usaha memahami dan melaksanakannya secara bersama-sama.
Sebelumnya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong saat telekonferensi, Jumat (27/8/2021) menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28H, negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya.
Untuk menjamin tercapainya tujuan Paris Agreement (PA) dalam menahan kenaikan suhu global, Keputusan 1/CP.21 Pasal 4 Ayat 19 memandatkan negara meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/long term strategy (LTS) melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050.
"Melalui visi yang disampaikan di dokumen LTS-LCCR, Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan GRK melalui pencapaian puncak emisi GRK nasional tahun 2030. Di mana sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi net sink dengan capaian 540 Mton CO2e pada tahun 2050 dengan mengeksplorasi peluang untuk mencapai progress lebih cepat menuju emisi net-sink dari seluruh sektor pada tahun 2060," kata Alue.
FoLU diproyeksikan akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih Indonesia. Untuk mengimplementasikan skenario dimaksud, terutama menuju net sink di tahun 2030, diperlukan sumber daya yang sangat besar, yang memerlukan dukungan dan kerjasama dari para pihak, baik lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lainnya.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi menyampaikan, KLHK juga telah mengembangkan berbagai macam modalitas atau support system untuk memastikan apa yang direncanakan di NDC bisa tercapai.
Support system tersebut di antaranya strategi dan peta jalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Sistem Inventori Gas Rumah Kaca (GRK), Sistem Registri Nasional (SRN), Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), Program Kampung iklim (Proklim) dan lainnya.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha A. Sugardiman menyebutkan, program pokok untuk menuju Net Sink FoLU 2030 di antaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakkan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik.
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Agus Justianto memaparkan bahwa aksi mitigasi sektor FoLU, khususnya dalam pengelolaan hutan lestari diantaranya melalui upaya penerapan Silvikultur Intensif (SILIN), Reduced Impact Logging (RIL)-C, dan Enhanced Natural Regeneration.
Plt Dirjen Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Helmi Basalamah menjelaskan, upaya mitigasi dalam hal ini adalah dengan rehabilitasi hutan dengan rotasi dan non rotasi.