RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto ikut angkat bicara terkait hebohnya pejabat yang sudah mendapat vaksin Covid-19 ketiga atau booster secara sembunyi-sembunyi.
“Ini memalukan. Sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat harusnya mereka memberi contoh dan teladan yang baik. Jangan sampai bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan sendiri,” tegas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya diterima Riaumandiri.co, Kamis (26/8/2021).
Ditegaskan, para pejabat jangan memberi teladan tidak baik di tengah penderitaan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Jangan mentang-mentang pejabat boleh melanggar aturan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat.
Seharusnya kata Mulyanto, dengan jumlah vaksin, prosentase penduduk tervaksinasi dan kecepatan vaksinasi yang jauh dari target 4 juta per hari, memprioritaskan vaksin dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum.
“Untuk dosis ketiga hanya diberikan kepada nakes yang sangat rentan terpapar karena dosis 1 dan 2 yang mereka terima adalah vaksin Sinovac dengan tingkat kemanjuran pas-pasan, sehingga perlu vaksin ketiga atau booster," tegas Mulyanto.
Mulyanto menambahkan kalau para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga, sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap. Itu pun bagusnya menurut Mulyanto, menggunakan vaksin Merah Putih yang sedang disiapkan pemerintah.
Mulyanto meminta pemerintah fokus menanggulangi pandemi ini berdasar prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai upaya ini dirusak dengan contoh buruk yang merugikan banyak pihak.
"Sebaiknya sekarang ini kita fokus menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Kalau sudah selesai barulah berikan vaksin dosis ketiga bagi siapapun yang membutuhkan. Itu baru adil," tandas Mulyanto.
Berdasarkan info harian dari Our World in Data, persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin sebesar 21 persen dan 9,4 persen di antaranya sudah mendapat vaksin "lengkap". Sementara 12 persen sisanya baru mendapat vaksin dosis pertama.
Angka ini terpaut jauh dengan cakupan vaksinasi di India yang mencapai 33 persen dari total penduduk. Di mana 24 persen sudah mendapat vaksin lengkap dan 9,6 persen baru mendapat vaksin dosis pertama. Sementara kecepatan vaksin Indonesia masih di bawah 1 juta penduduk perhari. Sedangkan di India sudah mencapai 4,6 juta penduduk perhari.
"Kalau melihat data itu, seharusnya kita malu main-main menghadapi masalah serius ini. Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan untuk menanggulangi pandemi ini," imbuh Mulyanto.