RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Aidil Haris mengatakan penyekatan PPKM saat ini malah memicu kerumunan di jalanan. Hal ini menunjukan kebijakan tersebut jauh dari tujuan yang diharapkan.
"Sekarangkan upaya pemerintah itu membatasi masyarakat supaya tidak terlalu sering berinteraksi. Hanya saja kebijakan penyekatan titik koordianat menimbulkan polemik. Jalanan-jalanan yang menjadi alternatif justru menimbulkan kerumunan dan macet. Nah ini masalah baru," katanya kepada Haluan Riau, Kamis (12/8/2021).
Dijelaskan Aidil, pemko dan Satgas Covid-19 harusnya melakukan evaluasi terhadap efek penyekatan ini. Ia menilai pemerintah seakan tidak memahami kondisi di lapangan dan tidak ada bentuk aksi yang lebih implementatif.
"Nah, sekarang pertanyaannya apakah pemko dan Satgas Covid-19 memahami kondisi di lapangan hari ini? Apakah mereka mengevaluasi? Saya yakin mereka paham tapi dianggap anggin lalu dan tidak dijadikan persoalan mendasar. Tak pernah mereka melakukan evaluasi terhadap penyekatan ini," tuturnya.
"Katanya wali kota akan mengevaluasi, tapi sampai sekarang belum ada saya lihat," tambahnya
Sementara itu, Aidil juga menilai pemerintah tampaknya mengelakkan istilah Undang-Undang Karantina Kesehatan. Sebab bila diterapkan, maka seluruh logistik masyarakat mesti dijamin pemerintah.
"Nah kita tidak tahulah sekarang apakah ini sebuah langkah mengelakkan istilah karantina kesehatan. Ini sebenarnya tidak bijak. Kalau memang menuruti aturan yang legal dengan regulasi yang ada, karantina kesehatan ini semua dilockdown. Pemerintah harus menyiapakan kebutuhan masyarakat. Kalau opsi itu tidak dipilih, keadaan kita akan begini terus," tegasnya.