RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta menegaskan krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini sudah memasuki rute ketiga, yakni tahapan krisis sosial. Jika pemerintah tidak tanggap, maka krisis sosial akan berlanjut menjadi krisis politik.
"Tanda-tandanya menunjukkan bahwa kita ada di lampu kuning. Pandemi sudah menyebabkan krisis ekonomi, dan sekarang berlanjut pada krisis sosial. Kita harus berhati-hati membaca tanda-tanda ini, tanpa bermaksud saling menyalahkan, karena pada akhirnya merupakan tantangan bagi kita semuanya sebagai bangsa," kata Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk 09 dengan tema 'Pandemi Berlanjut Akankah Memicu Krisis Sosial' di Jakarta, Rabu (29/7/2021) petang.
Dalam diskusi yang dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Menkes) Siti Nadia Tarmizi dan Clinical Epidemiolog Ahlani Institute Tifauzia Tyassuma itu, Anis Matta mengingatkan, krisis ekonomi saat ini menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dan angka kemiskinan naik 50 persen.
Menurut Anis Matta, suasana jiwa masyarakat (public mood) saat ini diliputi kesedihan, ketakutan, kemarahan dan frustasi. Kondisi tersebut bisa saja berbuah pada ledakan sosial dan krisis politik, apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.
Disamping itu, ternyata vaksinasi tidak mampu mencegah munculnya varian baru. Vaksin terlihat kalah kuat dari varian baru yang terus bermunculan, sehingga masih dibutuhkan beberapa kali vaksin lagi.
"Ini menyangkut daya tahan fiskal dan kapasitas pemerintah. Pandemi menyedot anggaran sedemikian rupa, sementara pada waktu yang sama menutup sebagian besar sumber pendapatan pemerintah," ujarnya.
Situasi saat ini, lanjut Anis Matta, tentu saja menjadi ujian dan tantangan yang sulit bagi pemerintah. Apalagi jika melihat tanda-tanda, krisis terlihat akan semakin membesar.
"Pertanyaan yang sulit dijawab, berapa lama pemerintah bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Daya tahan fiskal pemerintah, apakah mampu mengatasi persoalan ini, karena krisis akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan," katanya.
Hal senada disampaikan Clinical Epidemiolog Ahlina Institute, Tifauzia Tyassuma. Ia mengatakan, bahwa situasi sekarang sudah memasuki krisis sosial dan dikhawatirkan akan terjadi chaos (kerusuhan) di masyarakat.
"Ini yang paling kita khawatirkan, kita mesti bersama-sama segera bahu-membahu untuk mencegah, jangan sampai krisis sosial ini menjadi chaos," kata Tifauzia.
Tifa, sapaan akrab Tifauzia Tyassuma memprediksi pandemi tidak akan selesai pada 2022, karena virus Corona terus melakukan mutasi dan membentuk varian-varian baru, termasuk varian lokal Indonesia.
"Siap-siap saja pandemi ini akan berjalan lama, sedikitnya butuh waktu antara 3-5 tahun lagi. Artinya ketika masih Pilpres, pandemi masih ada dengan asumsi terjadi mutasi-mutasi dan pemerintah belum ada solusi pengendalian sama sekali," katanya.
Menko Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli menilai, pemerintah salah langkah dalam menerapkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 selama ini.
Sejak awal seharusnya pemerintah menerapkan lockdown agar Covid-19 tidak menyebar. Bukan sebaliknya, bongkar pasang istilah dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Ketat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, sampai terakhir PPKM Level 4.
“Di seluruh dunia efektif mengendalikan pandemi ini sederhana kok, lockdown. Iya kan nanti kalau udah berkurang ya nggak ada lockdown. Nanti kalau ada pandemi lagi ramai lagi atau virus baru lagi variasi baru ya lockdown lagi,” ujar Rizal Ramli.
Apabila kebijakan lockdown diterapkan ketika itu, kata Rizal Ramli, cost (biaya) yang dikeluarkan pemerintah tidak akan sebesar sekarang mencapai Rp1.035 triliun, tapi cukup merogoh kocek Rp415 triliun dan Covid-19 bisa dikendalikan.
"Lockdown hanya butuh Rp 415 triliun, itu buat kasih makan rakyat dan kasih obat-obatan gratis. Saya (merasa) aneh. Di seluruh dunia ada nggak sih, yang menyelesaikan kasus krisis tapi dengan ganti istilah doang? Mohon maaf kagak ada," tegas Rizal Ramli.
Juru Bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan peningkatan kasus Covid-19 saat ini karena ada mutasi baru varian Delta dari India, sehingga pemerintah perlu mengencangkan kembali pelaksanaan rem darurat melalui PPKM.
"PPKM Darurat Level 4 hingga 1 itu sesuai dengan rekomendasi WHO. Upaya ini untuk menurunkan mobilitas, bukan menghentikan, karena mobilitas ini memfasilitasi varian virus menyebar ke seluruh daerah. Sehingga kasus di daerah secara cepat meningkat dalam jumlah besar," kata Siti Nadia.
Pemerintah menilai penerapan PPKM Darurat berdasarkan level ini tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat, karena diterapkan di level RT/RW, desa/kelurahan atau kecamatan saja.
"Di level yang paling terkecil sangat memungkinkan untuk melakukan mengawasi arus keluar masuk di wilayah tersebut," pungkas Juru Bicara Kemenkes ini.