RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Jadwal alih kelola Blok Rokan antara PT Chevron Pasific Indonesia kepada PT Pertamina semakin dekat. Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati berharap Badan Usaha Milik Adat (BUMA) Riau dapat berjalan maksimal.
"Kita berkaca dari Aceh. Di sana masyarakat dan seluruh komponennya sepakat agar presiden mengeluarkan Perpres terkait pengelolaan Blok Aceh untuk membentuk BUMA. Sehingga menjadi dasar pemerintah Aceh dan masyarakatnya mengelola Blok Aceh itu, hasil migas-migasnya,"
"Kalau pun tidak dikelola BUMA-nya, karena ketidaksiapan barangkali, maka harus dibunyikan juga dalam Perpres itu persentase yang harus dibayarkan pemerintah pusat kepada pemerintah penghasil, di luar peraturan yang sudah ada. Harusnya Riau juga begitu, sehingga Blok Rokan ini tidak menjadi kegaduhan di internal kita. Tarik sana, tarik sini," tambahnya.
Diketahui, pada Mei 2021 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan kepada daerah untuk bersama-sama PT Pertamina mengelola Blok Rokan.
“Serta didukung oleh DPR RI melalui Komisi VII sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan perwakilan Pemprov Riau beserta Pertamina, Chevron dan LAMR pada 9 Februari 2021 lalu. Diputuskan untuk memberi kesempatan kepada LAMR melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA) untuk ikut mengelola Blok Rokan dengan catatan secara business to business," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Syahril Abubakar, dikutip dari Bisnis.com.
Selain itu, ia juga mengatakan pada 4 Mei 2021 lalu LAMR bersama mitra sudah mendaftar ke Pertamina melalui EO Credit Suisse, sebagai pihak penyelenggara tender.
“Alhamdulillah, kami sudah diterima oleh Credit Suisse,” katanya.