RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani menyebut para dewan yang marah karena gagal melaksanakan rapat paripurna pada Senin (28/6/2021) lalu baperan dan tidak cocok menyandang status legislator. Katanya, hal seperti ini (gagal paripurna) biasa saja dan kerap terjadi.
"Sama dengan paripurna-paripurna lain. Jangan stigma macam-macam. Itu hanya perasaan-perasaan saja. Harus dilihat secara clear. Masalah kuorum (ambang batas minimal jumlah kehadiran rapat) yang tidak tercapai, itu biasa saja, kan nanti kita jadwalkan kembali. Jadi tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Pada rapat-rapat sebelumnya ada juga fraksi yang tidak hadir, tapi kita tidak membahasakannya seperti itu," ujar politisi PKS itu, Selasa (29/6/2021).
"Ini lembaga politik. Ada tarik ulur. Ada kepentingan yang beda. Jadi biasa saja seperti ini. Jadi yang bikin stigma-stigma itu kurang piknik. Baperan. Di DPRD ini enggak boleh baper. Kalau baper, kayaknya enggak cocok di sini," tambahnya.
Diketahui, beredar isu bahwa fraksi PKS diinstruksikan untuk tidak memenuhi kuorum pada rapat paripurna di DPRD Kota Pekanbaru pada Senin lalu. Padahal, rapat tersebut guna mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda PDAM Tirta Siak, Ranperda Perseroda BPR, dan Ranperda Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang sudah selesai dibahas serta dikaji oleh internal Pansus jauh-jauh hari.
Beberapa anggota dewan menduga ada upaya menjadikan ranperda sebagai dagangan politik untuk kepuasan fraksi tertentu.
"Jangan jadikan ini barang dagangan politik. Saya kecewa berat, padahal Ranperda ini kita buat untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu. Jika Ranperda ini disahkan, maka banyak manfaat buat masyarakat. Tolong jangan tunggangi kami untuk meloloskan keinginan partai tertentu. Tapi, jadilah partai yang pro dengan kepentingan rakyat," ujar Ketua Panitia Khusus pembahas tiga ranperda, Roem Diani Dewi.
Hamdani menegaskan akan mengerahkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru untuk menindak dewan yang sengaja tidak hadir tanpa alasan logis pada rapat-rapat yang telah direncanakan, terutama rapat paripurna.
"BK bisa jadi salah satu ujung tombak untuk mendisiplinkan anggota dewan. Kita minta mereka untuk menjalankan fungsinya," ungkapnya.
"Saya sudah beberapa kali memberikan contoh, bahwa kita harus sesuai jadwal. Saya datang duluan untuk membuka paripurna, walaupun belum kuorum. Memang jadinya dipending. Tapi ya kita sudah coba kasih trigger begitu," Hamdani.