RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan mempertanyakan keseriusan pemerintah setempat membangun Kawasan Industri Tenayan (KIT).
Saat ini, diketahui belum ada progres pembangunan di kawasan tersebut. Padahal, KIT disebut-sebut bakal menjadi ikon baru, dan dijanjikan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dari segi lapangan pekerjaan dan bisnis.
"Kita pertanyakan lah, sejauh mana progres percepatan pembangunannya," kata Ruslan kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).
Ke depan, komisi IV akan menggelar rapat internal dan segera menjadwalkan pemanggilan pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai pembangunan itu.
"Kami akan rapatkan internal dulu, baru nanti kami panggil pihak Pemko, mempertanyakan keseriusan Pemko yang katanya siap membangun KIT, tak ada kabar berita," ujarnya.
Beredar isu bahwa Pemko Pekanbaru berencana mendatangkan investor luar negeri demi keperluan pembangunan KIT. Menurut Ruslan, kabar itu hanya bualan. Ia bahkan menegaskan Pemko tidak perlu jauh, karena di Indonesia ada banyak investor yang siap.
Informasi, Kawasan Industri Tenayan masuk sebagai salah satu kawasan industri strategis nasional untuk wilayah Sumatra.
"Baru cakap-cakap aja, sementara waktu wali kota sudah mau habis ini kan, maka kita sayangkan juga kenapa belum ada progres jelas dari Pemko. Tak bisa Covid-19 jadi alasan progres ini molor, tuturnya.
Soal pembangunan infrastruktur dan lainnya diharapkan Ruslan seharusnya sudah nampak hasilnya.
"Sekarang masih berkutat dengan masalah ganti rugi, investor pun tak jelas mana yang akan masuk, bagus lobi investor Medan lagi, " tuturnya.
Pemko diminta tegas terhadap pihak ketiga yang dipercaya, namun terbukti tidak ada progres. Jangan seperti pasar induk yang punya segudang masalah, tapi tetap dibiaran. Ruslan mengatakan nama baik dan ketenaran wali kota dan wakil wali kota yang rusak gara-gara membela yang tidak jelas untungnya untuk Kota Pekanbaru.
"Kemarin kan jelas itu siapa pihak yang diminta untuk percepatan pembangunan. Perdanya pun udah. Gimana koordinasi internal Pemko dan pihak ketiga? Mari segera tentukan langkah, masa jabatan Pak Firdaus sudah hampir habis ini, ya kan, jelaskan apa kendala," tutupnya.