RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati heran dokumen soal rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako hingga sekolah bocor ke publik.
Bocornya dokumen ke publik diakuinya membuat situasi pemerintah dengan DPR agak kikuk karena para anggota dewan itu belum menerima draft resmi dokumen PPN atau draft RUU KUP.
"Oleh karena itu situasinya jadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6/2021), dikutip dari Kompas.com.
Pembahasan bersama DPR pun akan dilakukan, meliputi fondasi perpajakan, waktu yang tepat dikeluarkannya kebijakan, dan subjek yang layak dikenakan pajak.
"Ini yang akan kita jelaskan kepada DPR mengenai keseluruhannya, dan di situ kita bisa bicara mengenai apakah timingnya harus sekarang? Apakah fondasinya harus seperi ini? Siapa yang pantas dipajaki? Itu semuanya kita bawakan dan presentasikan secara lengkap by sectors dan by pelaku ekonomi," tutur Ani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, segala kebijakan yang bakal diambil termasuk pajak sembako tetap akan mempertimbangkan pemulihan ekonomi.
Sebagai bukti, Sri Mulyani tetap akan mendukung dan memberikan bansos kepada masyarakat dan insentif kepada pelaku usaha kecil, menengah, hingga besar.
Bahkan presiden sudah mengarahkannya untuk mendukung pelaku usaha yang nyatanya lebih lama pulih.
"(Isu PPN sembako) di-blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang bahkan tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal hari ini fokus kita untuk memulihkan ekonomi, jadi kita betul-betul menggunakan semua instrumen kita," tegasnya.