RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengaku prihatin dengan munculnya kegaduhan akibat tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
Menurut Syarief Hasan, pelaksanaan TWK bagi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sesuatu yang wajar, dan tidak perlu diributkan.
Selain hasil TWK, kelulusan pegawai KPK menjadi ASN seharusnya turut mempertimbangkan komponen yang lain. Seperti, integritas loyalitas, prestasi serta pendidikan. Bukan hanya semata-mata bergantung pada hasil TWK.
“Mestinya ada skoring yang jelas dari semua komponen, bukan hanya hasil TWK semata. Agar tidak terjadi kasus pegawai yang minim prestasi diangkat menjadi ASN. Sementara pegawai lain yang prestasinya besar, memiliki integritas dan loyalitas serta pendidikan, malah tidak diangkat menjadi ASN karena tidak lulus TWK,” kata Syarief Hasan dalam diskusi "Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi ASN", di Media Center MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Senin, (7/6/2021).
Selain Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, diskusi tersebut menghadirkan dua pembicara lain, yaitu anggota Fraksi PKB MPR RI Yanuar Prihatin dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto atau Cak Nanto.
Pada kesempatan itu Syarief Hasan mempertanyakan TWK yang dilaksanakan terhadap pegawai KPK didahului dengan sosialisasi atau tidak. Seperti dalam sekolah formal, semestinya setelah dilakukan pendidikan, beberapa waktu kemudian dilakukan ujian. Artinya, apa yang sudah diberikan, itulah yang diujikan.
“Ada baiknya, tugas sosialisasi Wawasan Kebangsaan itu diberikan kepada BPIP. Apalagi, Lembaga tersebut langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sementara presiden adalah atasan bagi seluruh ASN,” kata Syarief Hasan lagi.
Pernyataan serupa disampaikan Yanuar Prihatin. Anggota MPR FPKB ini merasa aneh saat orang meributkan masalah wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan itu adalah sesuatu yang fundamental, penting, dan hakiki bagi bangsa Indonesia.
Yanuar makin bingung karena masalah wawasan kebangsaan ini baru diributkan sekarang. Yaitu ketika berkaitan dengan pegawai KPK.
“ASN beserta TNI dan Polri adalah pilar yang wajib memahami dan menghayati wawasan kebangsaan. Apa jadinya negara Indonesia bila mereka tidak menghayati wawasan kebangsaan. Demikian juga masyarakat pada umumnya,” kata Yanuar menambahkan.
Sementara itu Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan, wawasan kebangsaan yang sedang diributkan akhir-akhir, ini adalah persoalan yang sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa. Hanya saja, ada beberapa oknum masyarakat yang mencoba mempersoalkannya lagi, karena tidak ingin bangsa Indonesia membahas soal kemajuan.
“Inilah oknum yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia mengalami kemajuan, sehingga mengulang-ulang persoalan yang sudah dibahas dan diselesaikan oleh para pendiri bangsa,” kata Cak Nanto lagi.