RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima Tim Kerja (Timja) Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) DPD RI di rumah dinasnya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/5/2021) sore.
Pada pertemuan yang dilakukan secara fisik dan virtual itu, LaNyalla didampingi dua Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dan Sultan B. Najamudin. Senator yang hadir langsung adalah Jimly Asshiddiqie (DKI Jakarta) yang ditunjuk sebagai Ketua Timja Politik PPHN DPD RI.
Selain itu hadir juga anggota DPD RI, Badikenita Putri (Sumatera utara), Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, Hasan Basri (Kalimantan utara), dan Andri Prayogoputra Singkarru (Sulawesi Barat).
Sedangkan anggota DPD RI yang mengikuti rapat secara virtual adalah Made Mangku Pastika (Bali), Abdul Rachman Thaha (Sulawesi Tengah), Filep Wamafma (Papua Barat), Abdul Kholik (Jawa Tengah), Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara), Hudarni Rani (Bangka Belitung), dan Teras Narang (Kalimantan Tengah).
“Terimakasih Pak Jimly sudah menerima tugas yang berat ini. Saya berharap Timja Politik PPHN bisa cepat bekerja, dan segera susun strategi serta rekomendasi karena dari jajaran pimpinan perlu diberikan gambaran dan sistematika kerja terkait hal yang kita bicarakan pada hari ini,” tutur LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur menambahkan, peran DPD RI terkait garis besar haluan negara sangat diperlukan. Hal ini mengingat pembangunan Indonesia secara keseluruhan tidak terlepas dari pembangunan di daerah-daerah.
“Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Maka dalam penyusunan haluan negara, DPD RI juga perlu dilibatkan karena ini menyangkut kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu Jimly Asshiddiqie mengatakan, rapat koordinasi antara Timja Politik PPHN dan Pimpinan DPD RI sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar ada kesamaan visi dan misi dari para senator mengenai pokok-pokok haluan negara yang akan diusulkan DPD RI.
“Target saya supaya tim ini memiliki kesamaan visi misi, punya persepsi yang sama soal apa yang harus kita kerjakan. Kekompakan internal 136 orang anggota DPD RI diperlukan dalam mempersatukan persepsi terkait Kelembagaan DPD RI. Ini pekerjaan yang serius,” katanya.
Menurut Prof Jimly, PPHN harus merupakan akumulasi dan integrasi mengenai rencana panjang mengenai pembangunan Indonesia ke depan. Tentunya dalam hal ini keterlibatan daerah menjadi salah satu isu sentral.
“Rancang bangun panjang Indonesia ini kan termasuk pembangunan daerah-daerah, maka DPD RI harus dilibatkan secara khusus,” ucapnya.
Terkait haluan negara, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan perlunya benang merah serta barometer menyangkut ideologi. Ia juga menyoroti mengenai reformasi dengan berbagai perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan garis besar haluan negara (GBHN) terdahulu.
“Berbekal pengalaman Uni Soviet, negara besar, itu reformasi yang gagal dan terbelah menjadi belasan negara. Itu bisa terjadi kalau kita berjalan tanpa haluan negara yang jelas. Dengan adanya haluan bisa mengatur banyak hal agar kita tidak terseok-seok,” papar Nono.
Pentingnya pembaharuan PPHN juga disampaikan oleh Made Mangku Pastika, yang pernah menjadi Gubernur Bali. Perbedaan kepentingan politik dinilai menjadi salah satu hal yang menghambat pembangunan di daerah.
“Bagaimana untuk menyamakan visi misi dengan bupati dan walikota itu setengah mati sulitnya, karena tidak ada kesenambungan. Maka memang diperlukan GBHN dan DPD RI bisa menjadi sponsor utama dari keterwakilan daerah dengan pemikiran-pemikiran yang komprehensif,” urai Mangku Pastika.