RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Prof. Zainuddin Maliki menilai sudah tepat penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Karena sumber daya manusia memiliki tradisi riset yang kuat masih berada di perguruan tinggi. Begitu juga berbagai instrumen riset dan pengembangan teknologi, masih berada di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.
"Selama riset dan teknologi dipisahkan dari Kemendikbud banyak persoalan dan masalah-masalah mendesak yang dihadapi oleh bangsa ini karena tidak mendapatkan sentuhan riset sebagaimana mestinya," kata Zainuddin Maliki dalam keterangan tertulisnya kepada Riaumandiri.co, Selasa (14/4/2021).
Menurut dia, masalah Covid-19 yang mematikan dan membuat berbagai aspek kehidupan bangsa ini mengalami stagnasi dan tidak mendapat sentuhan sebagaimana mestinya. Vaksin akhirnya harus impor yang menyerap devisa negara yang tidak kecil akibat lemahnya riset khususnya di bidang sains dan teknologi medik.
Belajar dari Southampton University
Dia menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi Southampton University di Inggris sebulan pasca tsunami Aceh Desember 2004.Diperguruan tinggi disuguhi foto-foto hasil riset tentang karakteristik tanah di bawah laut pasca tsunami di Aceh.
"Saya sempat dibuat inferior karena perguruan tinggi kita sendiri belum satupun ketika itu yang melakukan hal serupa," ungkap Zainuddin.
Menyadari pentingnya mengatasi problem pasca tsunami, ulasnya, sepuluh tahun pasca tsunami Aceh, BNPB di bawah kepemimpinan Jendral (Purn) Syamsul Ma'arif memberi fasilitas riset terkait tsunami kepada sejumlah perguruan tinggi.
"Oleh karena itu, dikembalikannya riset dan teknologi ke Kemendikbud diharapkan bisa membangkitkan kembali aktivitas riset dan pengembangan teknologi," harapnya.
Hanya saja kata dia, berhasil tidaknya masih sangat tergantung kepada faktor kepemimpinan. Dibutuhkan kepemimpinan di Kemendikbud yang memang memiliki tradisi, pengalaman dan wawasan kuat di bidang pengembangan ristek.