RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Ribuan orang telah meneken petisi digital yang mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan darurat iklim. Hal itu melihat serangkaian bencana alam melanda sejumlah titik di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir pekan lalu dan awal pekan ini.
Dari penelusuran per pukul 19.31 WIB, Rabu (7/4), petisi yang dimuat dalam situs change.org itu sudah ditandatangani lebih dari 9.970 orang.
Petisi itu diinisiasi lebih dari 180 orang dan organisasi yang tergabung dalam gerakan #StopBencana. Salah satu inisiator dari petisi itu adalah organisasi Greenpeace Indonesia.
"Kita mau menuntut ada leadership dari Presiden Jokowi untuk membuat komitmen iklimnya. Terutama mendeklarasikan darurat iklim," tutur Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Adila Isfandiari, Rabu (7/4/2021).
Adila mengatakan, melalui deklarasi darurat iklim tersebut, pihaknya berharap kementerian dan lembaga terkait menganggap serius perkara krisis iklim karena mendapat mandat langsung dari Jokowi.
"Karena belakangan ini kita nggak melihat ada komitmen yang ambisius dari pemerintah kita," kata Adila.
Menurut pihaknya kondisi darurat iklim sudah sepatutnya dideklarasikan jika berkaca pada rentetan bencana alam dalam beberapa tahun ke belakang yang didominasi bencana hidrometeorologi.
Untuk diketahui, bencana hidrometeorologi adalah bencana yang ditimbulkan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim dan puncak musim hujan seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Adila pun menyoroti dua bencana banjir yang banyak menelan korban di awal tahun ini, yakni banjir di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan. Dia mengatakan keduanya terjadi akibat cuaca ekstrem dampak dari krisis iklim.
Ia menjelaskan banjir di NTT yang disebabkan siklon tropis seroja yang terbentuk di wilayah Indonesia karena masifnya produksi emisi gas rumah kaca yang membuat suhu muka air laut panas dan menimbulkan cuaca ekstrem.
Argumentasi itu serupa dengan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait munculnya bibit siklon tropis 99S yang kemudian menjadi siklon tropis Seroja pada Senin (5/4) dini hari.
"Dari petisi ini kita mau bilang, potensi bencana sudah semakin besar, semakin nyata," tambah Adila.
Mengutip isi petisi tersebut, para inisiator mendesak Jokowi menginstruksikan pencabutan kebijakan yang merusak lingkungan, menyusun kebijakan strategis untuk menyelamatkan lingkungan, membentuk tim khusus untuk menangani krisis iklim dan membuka data situasi dan rencana kebijakan pemerintah kepada publik.
Sebelumnya, Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapati dalam beberapa tahun terakhir terdapat tren peningkatan bencana yang mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi.
BNPB mencatat 99 persen dari kejadian bencana sepanjang 2020 merupakan bencana hidrometeorologi. Dari total 2.952 kejadian, 1.080 kejadian diantaranya adalah banjir, 880 kejadian puting beliung, 577 kejadian tanah longsor, 326 kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan 29 kejadian kekeringan.
Banjir, tanah longsor dan puting beliung menjadi tiga bencana yang paling banyak menelan korban meninggal dan hilang. Dari total 409 korban meninggal dan hilang dalam satu tahun, 259 jiwa diantaranya karena banjir, 124 jiwa karena tanah longsor dan 24 jiwa karena puting beliung.
Berdasarkan catatan BNPB per Rabu (7/4) siang, bencana di NTT sejak akhir pekan lalu imbas siklon Seroja telah menelan nyawa 124 orang. Sementara 74 orang masih dalam pencarian atau dinyatakan hilang, dan 8.424 orang dari 2.019 keluarga harus mengungsi. Proses evakuasi masih berjalan hingga hari ini.