PASIR PENGARAIAN (HR)- Pansus CSR DPRD Kabupaten Rokan Hulu, kembali menggelar pertemuan dengan perusahaan, kepala desa, camat dan tokoh masyarakat, Senin (13/4).
Hearing yang digelar di ruang rapat Paripurna, membuat anggota Pansus CSR kecewa. Pasalnya dari sekitar 50 perusahaan yang beroperasi di Rohul, hanya 13 perusahaan yang hadir. Selain itu, dari 16 camat yang ada di Rohul, hanya segelintir saja yang menampakkan batang hidung.
Meski demikian, Alpasirin, pimpinan Pansus CSR didampingi sejumlah anggota pansus lainnya tetap membuka hearing. Ia mempersilahkan beberapa perusahaan, Camat dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapat tentang CSR. Menurut Alpasirin, hearing tersebut dilakukan agar Perda CSR yang dihasilkan dampaknya dirasakan masyarakat tanpa merugikan perusahaan.
“Kita tidak ingin produk yang dibuat mandul. Justru itu Perda akan membuat regulasi yang dibantu oleh perusahaan. Misalnya ada pembangunan yang dilaksanakan melalui APBD dan non APBD. Perusahaan yang tidak menyalurkan CSR ada sanksinya, bisa saja izinnya dicabut. Inilah yang dibicarakan dalam hearing. Justru itu saya kecewa dengan minimnya kehadiran perusahaan,” terang Alpasirin.
Minimnya kehadiran manajemen perusahaan dalam hearing tersebut ternyata tidak hanya dirasakan anggota Pansus DPRD Rohul. Tapi juga dirasakan tokoh masyarakat asal Rambah Hilir, Anwar. Dalam sambutannya dia menuding ketidakhadiran sebagian perusahaan dalam pertemuan tersebut, karena tidak mengantongi data realisasi CSR atau perizinan dengan lengkap.
“Saya menilai, yang hadir hari ini mungkin perusahaan yang memiliki data realisasi soal CSR atau izin lengkap perusahaan. Sedangkan yang tidak hadir mungkin karena tidak memiliki izin atau realisasi CSR. Sehingga mereka takut untuk datang. Saya juga menilai realisasi CSR sejauh ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena pengurus CSR tertidur,” ungkap Anwar.
Sementara itu Oscar Sitorus, yang mewakili PTPN V se Rokan dan Sei Intan, mengatakan sesuai data yang dikantonginya manajemen perusahaan telah merealisasikan CSR yang disalurkan melalui kantor pusat. Sementara itu Saputra, perwakilan Surya Dumai Grup, menyebutkan kendala yang dihadapi karena tidak bisa menembus kantor pusat.
Hingga pukul 12.00 WIB, hearing Pansus CSR masih berlangsung. Sejumlah perwakilan dari manajemen perusahaan termasuk Camat dan Kepala Dinas Kehutanan Rohul, masih menunggu giliran untuk menyampaikan pandangan tentang CSR. (gus)