RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan kementeriannya tidak ikut terlibat dalam pembiayaan penelitian hingga uji klinis tahap I vaksin nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.
Nadia menyebut sejauh ini Kemenkes bersama Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) hanya ikut memantau sebagai bahan pertimbangan penggunaan vaksin berbasis sel dendritik di Indonesia.
"Tidak [membiayai penelitian] ya, kita hanya pada hal-hal masukan teknis pelaksanaan ke depan," kata Nadia melalui pesan singkat, Jumat (19/2/2021).
Pasalnya, vaksin nusantara masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Campur tangan dalam prosesnya lebih banyak dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) dibanding kementeriannya.
Nadia menambahkan sumber pembiayaan juga akan lebih banyak disokong perusahaan yang turut andil dalam kerja sama pengembangan vaksin nusantara, yakni PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) dan AIVITA Biomedical asal Amerika Serikat.
"Tetapi semua lebih banyak PT Rama dan AIVITA ya," imbuh Nadia.
Terpisah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Slamet mengakui ikut menyokong biaya operasional penelitian uji klinis fase I vaksin nusantara. Tapi Slamet tak merinci berapa besaran biaya operasional dikeluarkan Kemenkes sejauh ini.
"Jawabannya iya, kami membiayai fase I," kata Slamet dalam acara daring, Jumat (19/2).
Slamet juga menegaskan bahwa suntikan dana itu diberikan sebagai bentuk dukungan dalam rangka penciptaan vaksin yang diharapkan mampu mengentaskan negara dari pandemi virus corona.
"Seluruh penelitian ini tentu tujuannya sama, adalah kesembuhan pasien," pungkas Slamet.
Vaksin Nusantara dilaporkan telah rampung menjalani uji klinis fase I yang menyasar 30 relawan. Selain bekerjasama dengan dua perusahaan, vaksin nusantara juga digarap bersama para peneliti Universitas Diponegoro (Undip) dan RSUP dr. Kariadi Semarang.
Tim Uji Klinis pun menargetkan vaksin nusantara dapat diproduksi secara massal mulai Juni 2021. Namun kondisi itu hanya dapat tercapai bila Badan Pengawas Obat dan Keamanan (BPOM) memberikan lampu hijau untuk Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis II dan III dalam sebulan hingga dua bulan ke depan.