RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Anggota Komisi II DPRD Kota Pekabaru, Muhammad Sabarudi meminta Bappenda, selaku OPD yang ditugasi memungut pajak ke masyarakat agar menegur dan mengingatkan DLHK untuk segera menyelesaikan permasalahan sampah yang sudah meresahkan.
Menurut Sabarudi, masyarakat yang telah membayar pajak untuk pasti mengharapkan kenyamanan dan ketentraman hidup serta pelayanan yang baik. Namun, apabila misalnya, permasalahan sampah ini kian hari kian mengganggu dan meresahkan, berarti masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak tidak mendapatkan haknya.
"Artinya, Bappenda harus memberikan masukan kepada stakeholder yang lain, khususnya untuk masalah ini DLHK untuk melaksanakan tugasnya dengan baik," ujar Sabarudi kepada wartawan, Selasa (12/1/2021).
"Jangan mau dijadikan bamper saja ke masyarakat. Selalu meminta (pajak) ke masyarakat, tapi tidak ada pelayanan yang kuat kepada masyarakat," tambahnya.
Ditanggapi, Sekretaris Bappenda Kota Pekanbaru, Adrizal mengaku paham dan menerima masukan dari Sabarudi.
"Ke depannya kita akan bersinergi bersama DLHK agar memberi kenyamanan lagi kepada masyarakat. Karena kan kita juga yang menarik pajak-pajak itu," ungkapnya.
Diketahui, hingga hari ini pemenang lelang pengelola sampah Kota Pekanbaru belum diumumkan. Kadis DLHK, Agus Pramono mengatakan, butuh waktu hingga 45 hari atau hingga 15 Februari 2021 agar semua proses pengelolaan sampah kembali normal.
Pada tahun lalu, DLHK bekerja sama dengan dua perusahaan, yaitu PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah dalam mengelola sampah, terutama urusan mengangkut sampah dari Kota Pekanbaru menuju TPA Muara Fajar.
Namun, sejak kontrak dua perusahaan tersebut habis pada 31 Desember 2020 lalu, sampah se-Kota Pekanbaru kini hanya dikelola DLHK dengan segala keterbatasannya. Akibatnya, terjadi banyak penumpukan sampah di mana-mana, terutama di pasar-pasar.
Reporter: M Ihsan Yurin