RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung rencana pemerintah memulai vaksinasi Covid-19 tanggal 13 Januari 2021 mendatang dengan orang pertama menerima vaksin adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Persoalannya, menunut legislator dari PAN itu, hingga kini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan emergency use authorization (EUA) dari vaksin tersebut.
."Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13 Januari, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?" tanya Saleh Daulay dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/1/2021).
Saleh Daulay mengimbau BPOM agar tetap independen menjaga integritas terkait EUA. Tidak boleh terburu-buru mengeluarkan izin vaksinasi hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13 Januari.
"Kalau memang belum selesai ya selesaikan saja dulu dengan baik," seru Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut.
Ditegaskan, peranan BPOM sangat penting dalam memberi izin edar penggunaan vaksin Covid-19 asal China tersebut. Tanggung jawab terkait mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ada di tangan BPOM.
"Masyarakat tentu meletakkan semua keamanan vaksin yang ada saat ini kepada BPOM. Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada," ujarnya.
Karena itu, dia mendesak Menteri Kesehatan segera berkoordinasi dengan BPOM. Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui.
Terkait penggunaan vaksin pertama kepada Presiden Jokowi, Saleh mengapresiasinya. Apalagi jika ditayangkan langsung.
"Tentu ini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan vaksin tersebut," kata Saleh.
Reporter: Syafril Amir