RIAUMANDIRI.ID, TEMBILAHAN - Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada dipastikan tidak akan selesai tahun ini alias tidak sesuai target.
Di mana, proyek senilai Rp42 miliar lebih dengan masa kerja selama 225 hari terhitung sejak 17 April 2020, baru terselesaikan sekitar 40 persen.
Sedangkan saat ini pelaksanaan pembangunan juga terhenti sementara lantaran para pekerja di sana memilih mogok bekerja hingga tuntutan mereka dipenuhi. Sebab, sudah satu bulan lebih gaji mereka tak dibayarkan oleh perusahaan PT Kiyolan Mulya Karya selaku pemenang tender.
Lantaran itu pekerja sepakat untuk tidak melanjutkan aktivitas pelaksanaan pembangunan sejak beberapa hari lalu.
"Hampir satu minggu tidak bekerja, karena gaji kami belum dibayarkan. Kami hanya dijanji-janjikan, awal-awalnya kami mengerti, tetapi ini sudah hampir satu setengah bulan belum juga dibayarkan. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, dari uang gaji itulah yang kami gunakan untuk bertahan hidup di sini, dan mengirim keluarga di kampung," papar Hengki salah seorang pekerja.
Siswanto pekerja lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Sesuai janji akan dibayar Jumat (11/12) lalu, namun tidak ditepati oleh perusahaan.
"Kami hanya meminta gaji kami secepatnya dibayarkan, biar kami bisa makan dan bekerja seperti biasa," harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Saut Pakpahan saat dikonfirmasi mengatakan, dalam hal ini pihaknya hanya menjembatani antara perusahan dan para pekerja.
"Memang, beberapa hari lalu kita melihat ada sedikit keributan. Maka kami mencoba menjembatani untuk menghubungi perusahan supaya pihak perusahaan membayarkan upah mereka. Dari komunikasi itu, pihak perusahaan berjanji akan membayarkan upah mereka pada hari Jumat," jelasnya.
Keterlambatan pembayaran gaji, kata Saut, dikarenakan ada kendala oleh anak cabang perusahaan PT Kiyolan Mulya Karya di Riau sebagai pelaksana kegiatan.
"Karena hari Jumat batal, kembali kita komunikasikan dengan Direktur Cabang dan Pusat. Hari ini Senin (14/12/2020) sore, pelunasan sudah dilakukan oleh perusahaan sesuai janjinya untuk membayarkan semua upah para pekerja," tambah Saut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ia juga mengaku kecewa karena progres pembangunan baru sekitar 40 persen pengerjaan.
Sementara gedung tersebut sangat diharapkan segera dapat difungsikan, mengingat kondisi beberapa ruangan di RSUD saat ini memprihatinkan, terlebih di saat banjir melanda.
Oleh karenanya Dirut berharap persoalan gaji pekerja segera diselesaikan perusahaan. "Perusahaan juga harus komitmen dalam menggesa pembangunan rumah sakit sampai dengan selesai. Karena rumah sakit menjadi kebutuhan masyarakat," tutupnya.
Meski bermasalah, Dirut Saut menegaskan pelaksanaan pembangunan tetap dilanjutkan oleh perusahaan PT Kiyolan Mulya Karya alias tidak ada pemutusan kontrak.
"Sesuai aturan perusahaan tetap akan didenda dan Adendum penambahan waktu sekitar 50 hari kerja. Untuk pelaksana tetap PT Kiyolan Mulya Karya, namun diambil alih perusahaan induk/pusat," pungkasnya.
Terpisah, Wedi salah seorang Konsultan Pengawas saat dikonfirmasi wartawan enggan menangapi soal gaji pekerja yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan. Dia berkilah, hanya bertugas mengawasi pekerjaan proyek tersebut.
"Soal gaji kami tidak mengetahui, sebab ada tim-tim kami di lapangan. Tugas kami hanya mengarahkan pekerja, misal ini sekian yang harus dicor dan ukurannya segini," kata Wedi sembari menjelaskan tupoksi Konsultan.
Untuk seluruh pekerja, sambungnya, dari awal pembangunan proyek ada sebanyak 170, namun jumlahnya berfluktuasi sesuai kebutuhan.
Sebelumnya juga pernah dilakukan percepatan pembangunan RSUD tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil.
Bupati Indragiri Hilir HM Wardan pada kesempatan itu memimpin secara langsung rapat di ruang rapat kediaman bupati Inhil Jl. Kesehatan Nomor 1 Tembilahan, Rabu (9/12/2020).
Hadir juga Kajari Inhil, Sekda Kab. Inhil, Kepala BPKAD, Direktur RSUD Tembilahan serta Direktur utama dan Direktur Cabang Pekanbaru PT. Kiyolan Mulia serta team teknis Pembangunan RSUD Puri Husada Tembilahan.
Rapat ini sendiri bertujuan untuk mendengar Progres capaian serta membahas kendala yang dihadapi didalam penyelesaian pembangunan RSUD Tembilahan.
Bupati berharap nantinya dari pertemuan ini bisa menghasilkan kesepakatan kesepakatan dalam menggesa pelaksanaan pembangunan RSUD Tembilahan.
Reporter: Ramli Agus