RIAUMANDIRI.ID, SIAK - Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaluddin, mengikuti kegiatan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2020. Kegiatan tersebut diikuti oleh Gubernur, Wali Kota dan Bupati di seluruh Indonesia secara virtual.
Ditemui usai mengikuti kegiatan, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaluddin mengatakan, Presiden menyampaikan tentang komitmen pemerintah. Terkait rencana aksi Hak Asasi Manusia (HAM), Kabupaten Siak termasuk 200 Kabupeten/Kota yang peduli terhadap HAM.
"Untuk Provinsi Riau ada lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Siak mendapat kategori peduli, dan empatnya lagi Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru dalam kategori hampir peduli. Jadi Kita yang kategori tertinggi," ujar Jamal usai mengikuti video converence di Ruang Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Kamis (10/12/2020).
Ke depan, lanjut Jamal, pemerintah Indonesia maupun pusat sedang menyiapkan rencana peraturan pemerintah tentang Rencana Aksi Nasional HAM periode kelima yakni di tahun 2021-2025.
"Jadi ini yang menjadi tugas kita ke depan untuk melaksanakan rencana aksi ini, yang terdiri dari kepedulian kita terhadap HAM di antaranya kaum perempuan, disabilitas, dan distanting. Inilah target kita yang harus kita usahakan ke depan, kemudian tentu saja ini akan kita evaluasi nanti terhadap OPD yang terkait masalah ini," terangnya.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa masalah kebebasan beribadah masih terjadi di berbagai daerah. Ia meminta agar aparat di pusat dan daerah menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.
"Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta agar aparat pemerintah pusat dan daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," sebutnya.
Di sisi lain, Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur juga harus di dedikasikan untuk prasarana panduan HAM. Dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan dan kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
"Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stanting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau terluar. Dan juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas, kita telah membentuk komisi nasional disabilitas yang berorientasi pendekatan HAM," pungkasnya.
Reporter: Darlis Sinatra