RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak memaksakan untuk melaksanakan Pilkada serentak 2020 di tengah kondisi pandemi Corona COVID-19. Menurut dia, jika dipaksakan dikhawatirkan kualitas dari pilkada itu tidak akan baik.
"Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi itu jangan sampai memaksakan pilkada, tapi tidak memperhatikan kualitas dari pilkada itu sendiri," kata Mardani dikutip dari akun Twitter-nya @MardaniAliSera, Jumat (24/9/2020).
Selain berpotensi menimbulkan klaster baru, lanjut dia, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi menggerus kualitas pilkada. Sebab, tendensi yang dibangun yaitu pilkada tetap jalan.
"Amat disayangkan krn mahalnya biaya pilkada tdk sebanding dgn kualitas yg dihasilkan," tulis Mardani.
Dia mencontohkan, tak sebanding dengan kualitas yang dihasilkan lantaran ada beberapa alasan. Salah satunya hilangnya sarana kampanye karena nanti melalui daring.
"Padahal salah satu faktor utama pemilih ingin ke TPS karena tertarik pada kandidat. Rencana kampanye secara daring kurang efektif, terlebih pada beberapa wilayah yang tidak memiliki akses jaringan internet memadai," ujar anggota Komisi II DPR itu.
Pun, Mardani pesimistis pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebab, dari sejumlah prosesi yang telah dilalui, protokol banyak yang diabaikan, baik oleh para kandidat peserta pilkada maupun oleh massa pendukung paslon kepala daerah.
"Kita melihat peristiwa tanggal 4-6 September yang lalu ketika pendaftaran paslon ke KPU, protokol kesehatan tidak diindahkan. Lalu 'protokol yang ketat’ yang dimaksud seperti apa? Perlu didetailkan," tutur Mardani
Menurut Mardani, jika pilkada dipaksakan, hasilnya akan buruk. Selain itu, dampak dari pilkada mestinya juga akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.
"Kualitas proses pilkada akan memengaruhi hasil dan perlu diingat, hasil dari pilkada akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang oleh masyarakat," ujar Mardani.