RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk 4 pejabat di lingkungan Kemendagri sebagai pelaksana tugas 4 gubernur untuk menggantikan calon petahana yang cuti kampanye Pilkada 2020. Empat provinsi adalah Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jambi dan Kalimantan Utara.
"Kita tahu bahwa mulai besok kita mulai memasuki tahapan inti dalam tahapan Pilkada tahun 2020 yang puncaknya adalah 9 Desember 2020. Ini lah amanah undang-undang yang sudah disepakati oleh para pihak untuk itu sesuai dengan aturan bahwa pejabat yang ikut berkontestasi lagi otomatis perlu digantikan karena harus melaksanakan cuti kampanye untuk menjaga netralitas maka digantikan maka digantikan dengan pejabat sementara, sementara di 4 provinsi," kata Tito saat memberikan surat keputusan (SK) itu di Gedung Kemendagri yang disiarkan di YouTube Kemendagri, Jumat (25/9/2020).
Keputusan itu menetapkan, Plt Gubernur Kepulauan Riau dijabat oleh Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Plt Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni, yang menjabat sebagai Kepala Balitbang Kemendagri. Plt Gubernur Jambi, Restu Ardy Daud yang menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP dan Plt Gubernur Kalimantan Utara, Teguh Setia Budi, menjabat sebagai Kepala BPSDM Kemendagri.
Tito berharap agar pejabat sementara itu berkoordinasi dengan Gubernur yang sedang cuti. Sehingga roda pemerintahan di daerah bisa berjalan sesuai dengan program yang ada.
"Untuk rekan-rekan pejabat koordinasi terus dengan pejabat yang sedang cuti, terutama kebijakan-kebijakan yang tentunya pejabat sementara tidak bisa membuat kebijakan strategis karena 71 hari. Intinya koordinasi kalau ada kebijakan yang penting, sehingga program-program yang sudah dibuat oleh pejabat yang cuti itu tetap bisa melanjutkan dan sepanjang itu positif. Bangun hubungan yang baik dengan semua pihak," katanya.
Selain itu, Tito berharap agar jajaran di pemerintahan daerah agar bisa bekerja sama dengan pejabat sementara itu. Dia menekankan kerja sama perlu dilakukan.
"Mohon dukungan semua pihak, bapak gubernur dan staf dan semua Forkopimda agar para pejabat yang hari ini dilantik ini dapat bekerja dengan baik, membangun hubungan dengan baik alam rangka untuk mencapai apa yang kami sampaikan tadi," jelasnya.
Tito juga berpesan bahwa ada dua agenda besar yang dijalankan di daerah saat ini yaitu Pilkada dan penanganan Corona. Sehingga dia meminta agar pejabat yang baru dilantik berkoordinasi dengan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) masing-masing.
"Kepada rekan-rekan pejabat yang dilantik saat ini, saya minta betul, setidaknya dua agenda utama ini bisa menjadi pegangan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengawal Pilkada agar, Pilkada ini bukan sekedar aman, lancar, tertib, bisa menemukan pimpinan kepala daerah yang baik tetapi lebih dari itu di tengah situasi pandemi ini para pejabat juga bisa menjadi motor yang berkoordinasi dengan Forkopimda dan semua stakeholder yang ada untuk tidak membuat Pilkada ini menjadi media penularan," tandasnya.