RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengklarifikasi isu penghapusan mata pelajaran sejarah dalam kurikulum di hadapan Komisi X DPR. Nadiem menegaskan tidak ada keputusan apa pun terkait kebijakan perubahan kurikulum.
"Beberapa topik yang perlu saya klarifikasi, sekali lagi seperti yang saya umumkan melalui IG saya bahwa tidak ada kebijakan apa pun yang sampai saat ini sudah diputuskan mengenai perubahan kurikulum nasional," kata Nadiem dalam rapat kerja di Komisi X DPR RI, Rabu (23/9/2020).
Dia memastikan tidak ada perubahan kurikulum di tahun 2021. Hanya uji coba prototype kurikulum di sekolah penggerak.
"Bahkan di 2021 pun tidak akan ada kebijakan perubahan kurikulum nasional, hanya akan ada prototypingnya akan kami test di tahun 2021, itu pun hanya di sekolah penggerak," ujar mantan bos Gojek ini.
Nadiem memastikan tidak benar bahwa mata pelajaran sejarah akan dihapus. Nadiem bilang kajian mengenai kurikulum baru belum final, bahkan belum berada di mejanya.
"Dan apalagi bahwa ada penyebaran berita yang tidak benar bahwa akan ada penghapusan pelajaran sejarah. Jadi itu mohon ditekankan sekali lagi," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengkritik bidang kehumasan Kemendikbud yang tidak meluruskan informasi keliru yang beredar. Dede mendorong humas Kemendikbud lebih komprehensif.
"Lalu untuk apa ada alokasi anggaran miliaran rupiah untuk kehumasan, karena menurut kami ini juga penting. Karena kami juga tidak mau setiap kali kami dimintakan pendapat untuk sesuatu yang belum jelas. Ini untuk membangun rasa kepercayaan itu, kami memohon tim kehumasan ini agar lebih efektif dan efisien," ujar politikus Demokrat ini dalam rapat.
Dede mengatakan, memang dalam Revisi UU Sisdiknas masalah kurikulum harus keluar dari Menteri. Demokrat berpendapat, pelajaran sejarah dan agama tidak boleh dihilangkan.
Sedangkan, Fraksi PAN meminta Nadiem tidak lagi menimbulkan kegaduhan di publik. Anggota Komisi X Fraksi PAN Zainuddin Maliki berharap polemik penghapusan sejarah dari mata pelajaran wajib ini menjadi polemik terakhir.
"Terkait dengan kurikulum saya juga perlu perbaikan Kemendikbud kalau sudah beberapa kali timbul istilahnya kegaduhan. Ya ini saya berharap ini terakhir mas menteri, besok-besok tidak ada hal-hal sensitif yang ternyata diluar kontrolnya mas menteri tapi sempat beredar," ujarnya.