RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membantah isu penghapusan mata pelajaran sejarah. Nadiem menyebut, tidak ada kebijakan penghapusan pelajaran sejarah di kurikulum nasional.
"Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal, karena saya terkejut, betapa cepat informasi tidak benar menyebar tentang mapel (mata pelajaran) sejarah. Saya ucapkan tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau rencana penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," ucap Nadiem dalam video di akun Instagram-nya, Ahad (20/9/2020).
Nadiem menjelaskan, saat ini sedang ada pengkajian untuk penyederhanaan kurikulum. Namun, tidak ada penghapusan mata pelajaran sejarah.
"Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak, puluhan versi yang berbeda yang sedang melalui FGD, dan uji publik. Semua belum tentu permutasi tersebut menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar di mana berbagai opsi diperdebatkan secara terbuka," Kata Nadiem.
Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlu uji coba kepada beberapa sekolah, namun tidak secara nasional.
"Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2020. Di 2021, kami melakukan prototyping di sekolah penggerak terpilih, dan bukan dalam skala nasional," kata Nadiem.
Nadiem menyampaikan, yang dia ingin agar pelajaran sejarah diminati oleh murid-murid. Sehingga, perlu ada pembaruan dalam kurikulum pendidikan.
"Misi saya sebagai menteri adalah kebalikan dari yang (isu yang) timbul, saya ingin menjadikan sejarah suatu hal yang relevan bagi generasi muda, dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi kita, agar bisa menginspirasi mereka," kata Nadiem.
"Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membangunkan dan menginspirasi. Sekali lagi, saya imbau kepada masyarakat, jangan biarkan informasi yang tidak benar ini menjadi liar," kata Nadiem.
Diketahui sebelumnya, muncul petisi daring (online) yang mengusung isu soal mata pelajaran sejarah untuk SMA dan sederajat. Petisi di change.org atas nama Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) berjudul 'Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mapel wajib bagi seluruh anak bangsa' telah mendapat 10.473 tanda tangan hingga Jumat (18/9) malam. (*)