RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengaku merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan instansi terkait terhadap rencana penertiban pedagang di Bundaran Keris (BK).
Sebab, sempat dikabarkan akan dilakukan penertiban, ternyata keberadaan pedagang hanya dilakukan penataan dan diperbolehkan untuk melakukan aktivitas.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri menilai bahwa keberadaan pedagang tersebut tidak memiliki izin dan berada di badan jalan dan banyak dampak yang ditimbulkan.
Keberadan pedagang kuliner di bundaran keris ini juga kerap kali dikeluhkan karena tidak mematuhi protokol kesehatan, terlebih lagi saat ini penambahan angka pasien positif corona di Kota Pekanbaru terus bertambah.
"Saya juga binggung tadinya penertiban sekarang penataan, yang benar sekarang yang mana? Yang jelas karena tidak ada izin, untuk pedagang di bundaran keris itu harus tetap dilakukan penertiban jangan ada aktivitas apa-apa di situ, keberadaan pedagang di badan jalan kerap kali menimbulkan kemacetan terus aktivitas pedagang juga tidak memperhatikan protokol kesehatan ini kan sangat membahayakan," ungkap Azwendi, Senin (7/9/2020).
Didesaknya intansi terkait agar menampakkan ketegasan untuk menertibkan para pedagang yang berada di Jalan Diponegoro tersebut.
"Kita tegaskan kepada dinas terkait dan tim yustisi harus konsisten, kita minta hentikan aktivitasnya, kalau memang mau dibuat legalitasnya tentu harus ditata dengan baik dan tidak merampas pengguna jalan disana," tegasnya.
Azwendi juga berencana akan memanggil Pemerintah Kota (Pemko) melalui dinas terkait untuk mengklarifikasi dan menjelaskan terkait aktivitas pedagang kuliner di Jalan Diponegoro, dan alasan tidak dilakukan penertiban padahal jauh-jauh hari sudah digaungkan bakal ditertibkan.
"Kita akan panggil dinas terkait untuk meminta klarifikasi dan kejelasannya seperti apa. Kita tidak menghambat untuk para pedagang untuk berusaha tapi pada tempat yang tepat silahkan. Kita dapat informasi disana juga dipungut distribusi tapi harus ikut aturan, kalau tidak ikut aturan tetapi ada transaksi tentu melanggar hukum dan harus ditindak tegas," tutupnya.
Sementara itu, Nofrizal juga ikut angkat suara soal keberadaan pedagan kuliner di area tugu keris Jalan Diponegoro tersebut. Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru ini berpendapat bahwa keberadaan pedagang memang harus dilakukan pembinaan dan ditata lebih rapi dan tidak melanggar aturan yang ada.
"Informasi yang saya dapat dilakukan pembinaan, saya kira itu yang terbaik. Jadi menurut saya tidak semua kegiatan aktivitas ekonomi itu ditertibkan, udah ramai baru digusur, kalau memang mau ditertibkan ya tertibkan secara menyeluruh agar tidak tebang pilih. Pasalnya ada banyak pedangang yang juga berjual di badan jalan yang saat ini juga perlu ada penertiban dan pembinaan agar lebih tertata," kata Nofrizal singkat.