RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Diskominfo Provinsi Riau siap untuk mempertahankan gelar "Provinsi Informatif" dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tingkat nasional tahun 2020. Tahun lalu, gelar Provinsi Informatif diraih Riau pertamakali dan mengantarkan Wagubri Edi Natar Nasution menerima langsung penghargaan "KI Award" dari Wapres KH Ma'ruf Amin di Istana Presiden.
Kepala Dinas Kominfo Riau Drs H Chairul Rizki kepada media, Jumat (28/8/2020) mengungkapkan, saat ini PPID Utama Pemprov sedang menjalani tahapan pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.
"Kita saat ini sedang dalam tahap pengisian kuisener assesment. Sejauh ini tidak ada kendala dan seluruh kuisener sudah kita isi," ungkap Rizki di sela-sela mendampingi PPID Utama Pemprov Riau berkonsultasi dengan Komisi Informasi Riau pagi tadi.
Soal visitasi KI Pusat ke Riau dalam rangka Monev dan Self Assessment Quisener (SAQ), menurut Chairul Riski, pihaknya belum tahu. "Saya belum dapat informasi. Tetapi karena situasi saat ini bisa saja dilakukan secara virtual," ungkap Riski.
Chairul Riski sendiri berharap gelar Provinsi Informatif dapat dipertahankan Riau tahun ini. "Itu target kami. Mudah-mudahan tahun ini Pak Gubernur dapat kembali hadir di istana untuk menerima gelar KI Award tersebut," harap Rizki.
Sementara itu Ketua KI Riau Zufra Irwan,SE dalam kesempatan terpisah mengungkapkan, Tim PPID Utama Pemprov datang ke Komisi Informasi Riau mengkonsultasikan berbagai hal terkait pemeringkatan nasional Badan Publik.
"Iya betul tadi PPID Utama Pemprov Riau datang untuk konsultasi apa-apa saja yang mesti mereka benahi. Mulai dari PPID Pembantunya, daftar informasi publik, layanan informasinya, SOP-nya sudah sesuai dengan layanan-layanannya. Kita memandu dan memberikan masukan saja, sedangkan yang mengisi tetap mereka (PPID Utama)," terang Zufra.
Dalam pembenahan PPID Utama Pemprov Riau tahun ini, kata Zufra, pihaknya sudah mengirimkan 17 rekomendasi sebelumnya. "Tahun 2019 lalu KI Riau sudah mengirimkan 17 rekomendasi untuk pembenahan PPID Utama Pemprov Riau," terang Zufra.
Ke-17 rekomendasi tersebut di antaranya bagaimana komitmen pemerintah daerah terhadap tugas-tugas PPID. Komitmen itu bisa dalam bentuk anggaran, SDM yang sebenarnya sangat penting. "Ini tidak saja soal penilaian, tetapi bagaimana kita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang baik, good government, melalui transparansi," ungkap Zufra.
Rekomendasi itu tidak hanya disampaikan ke PPID Utama Pemprov Riau, tetapi juga ditembuskan ke DPRD Riau, Gubernur, Sekdaprov selaku atasan PPID utama serta BPK dan Kominfo Riau selaku PPID Utama. "Bahkan, kemarin itu dalam diskusi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang diadakan BPK, kita sampaikan juga rekomendasi-rekomendasi itu," terang Zufra. (*)