RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Komisi C DPRD Sumatera Utara memberikan apresiasi dan pujian kepada Gubernur dan Pemprov Riau atas perhatian yang besar terhadap PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), sehingga BUMD tersebut dapat berkiprah dan "mengepakkan" sayap bisnisnya dari awalnya yang hanya memiliki satu core bisnis, migas, ke sejumlah sektor usaha lainnya saat ini.
Apresiasi itu disampaikan para anggota Komisi C DPRD Sumut ketika melakukan kunjungan kerja ke BUMD Pemprov Riau itu di Pekanbaru, Kamis (27/8/2020) siang.
Pertemuan yang dilangsungkan di Hotel Pangeran itu diisi dengan presentasi Direktur Utama PT SPR Mhd. Nasir Day dan Direktur PT SPR Langgak Ir Ikin Faizal tentang BUMD dan perkembangan unit usahanya.
Secara panjang lebar dan detail baik Nasir Day maupun Ikin Faizal dalam presentasinya menjelaskan tentang BUMD PT SPR mulai dari PT SPR Langgak yang bergerak di bisnis migas hingga sistem penyediaan air minum (SPAM) Pekanbaru-Kampar yang sedang dalam proses serta unit usaha lainnya seperti konstruksi, pengembangan usaha perkebunan dan pangan. Keduanya juga menjelaskan tentang regulasi dan aturan-aturan yang memayungi semua unit usaha yang kini dijalankan oleh PT Sarana Pembangunan Riau.
"Khusus untuk SPAM ini, kita kerjasamanya "B to B". Jadi business to bussiness dengan konsorsium BUMN, PP dan perusahaan Manilac Manila (Filipina). Bagaimana kalau kerjasama "B to B" ini? Jadi, kami memang ada penugasan langsung dari Gubernur, bahwa kami yang mengelola SPAM untuk regional Pekanbaru-Kampar," kata Ikin Faizal.
Disebutkan Ikin, proyek SPAM yang pada awal September nanti akan dimulai groundbreaking-nya dengan nilai investasi Rp1,9 triliun yang keseluruhannya tidak membebani APBN ataupun APBD. Karena pendanaannya murni swasta lewat konsorsium perusahaan Indonesia-Filipina. Diharapkan pada tahu 2021 nanti SPAM ini sudah dapat beroperasi melayani kebutuhan air minum untuk lebih dari 120.000 KK di Pekanbaru dan Kampar.
"Jadi, kami sifatnya menjual air curah kepada PDAM Pekanbaru dan Kampar. SPAM ini airnya bisa langsung diminum dari kran," papar Ikin.
Soal SPR Langgak yang menjadi unit usaha andalan PT SPR, dipaparkan Ikin Faizal, saat ini mampu memproduksi minyak mentah 500 barel per hari (bph). Sekalipun sangat kecil dibandingkan operator migas lainnya di Riau seperti Chevron, namun ditegaskan Ikin, kiprah SPR Langgak yang memiliki 28 sumur minyak itu, sama dengan K3S lainnya.
Dalam lima tahun terakhir, PT SPR Langgak juga sudah mampu memberikan PAD lewat deviden kepada Pemprov Riau sebesar 70 persen dari total keuntungan setiap tahunnya.
"Jadi, setiap tahun kita sudah dapat berkontribusi untuk PAD Riau lewat deviden, dengan pembagian laba 70 persen Pemprov dan SPR Langgak 30 persen," tutur Ikin.
Langkah dan berbagai terobosan bisnis PT SPR sebagai BUMD Riau itu mendapat apresiasi dan pujian dari para anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi C yang datang dipimpin Ketua Komisi H Ajie Karim. Dalam tanggapannya, para anggota DPRD Sumut memujikan langkah Gubernur Riau Syamsuar bersama jajarannya yang membuka diri dan memberikan keleluasaan kepada BUMD-nya untuk memainkan bisnisnya.
"Kalau tadi ada pernyataan (dari SPR Riau) bahwa Sumatera Utara lebih dulu maju, tapi kalau kita bandingkan, kemungkinan, bisa saja Provinsi Riau lebih maju saat ini. Karena kalau apa yang disampaikan tadi, SPR itu seolah-olah bukan BUMD lagi, melainkan seperti perusahan sudah multi-nasional," kata anggota Komisi C DPRD Sumut, DR Timbul Sinaga, SE, MSA.
Menurut Timbul, apa yang dilakukan BUMD Riau melalui PT SPR merupakan sebuah sukses story yang patut untuk dicontoh, termasuk oleh BUMD di Sumatera Utara.
"Saya hormat dan memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Pemerintah Provinsi Riau. Karena tidak banyak Pemerintah Provinsi yang mau memberikan keleluasaan kepada BUMD untuk memainkan peran bisnisnya seperti di Riau ini," ujar Timbul yang mengaku juga pernah mengelola BUMD di Sumut.
Sebab, kata Timbul, untuk menghadirkan sesuatu yang bermanfaat itu bukan saja kepintaran yang diperlukan, tetapi juga kebijaksanaan serta niat baik dari owner-nya (Pemerintah daerah). "Saya kira ini adalah salah satu keberhasilan yang ditangani Pemerintah Provinsi Riau dan bagi kita di Sumut, menjadi koreksian, kenapa BUMD-nya tidak bisa seperti di Riau ini," puji Timbul Sinaga lagi.
Delpin Barus, anggota Komisi C DPRD Sumut lainnya, juga mengapresiasi perjuangan Pemprov Riau mendapatkan izin bagi pengelolaan ladang migas seperti yang kini dioperatori oleh BUMD Riau, PT SPR Langgak.
"Soal keberhasilan Riau mendapatkan izin (pengelolaan migas) dari pusat ini patut kita apresiasi. Karena kami di Sumut, sudah 75 tahun kita merdeka, yang namanya hasil perkebunan (PTPN) misalnya, fee lima perak per-TBS pun kami tak dapat untuk PAD Sumut. Karena itu, kita meminta PSU (Pemerintah Sumatera Utara) untuk datang ke Riau belajar apa triknya, sehingga bisa tembus di pusat itu," kata Delpin Barus.
Soal omnibus contract yang dilakukan Pemprov Riau melalui BUMD PT SPR dalam memuluskan proyek SPAM, juga mendapat pujian dari kalangan anggota DPRD Sumut.
"Meski omnibus contract itu jauh sebelum omnibus law digaungkan pemerintah, tetapi aman-aman saja. Tidak seperti omnibus law yang sampai saat ini masih ribut. Luar biasa kepala daerah (Gubernur) Riau ini dan patut kita apresiasi, karena (omnibus contract) dapat diterima semua pihak," kata Dr Tuahman Purba, anggota Komisi C DPRD Sumut lainnya.
Dalam pertemuan sekitar satu setengah jam itu, secara lugas Nasir Day dan Ikin Faizal menjelaskan satu-persatu berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh sekitar 15-an anggota DPRD Sumut tersebut.
"Kami puas dan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Direksi PT SPR dan ini akan jadi masukan bagi kami dalam membenahi BUMD di Sumatera Utara nantinya," kata Ketua Komisi C DPRD Sumut H Ajie Karim di ujung diskusi tersebut. (*)