RIAUMANDIRI.ID, MALUKU - Puluhan warga dari Seram Bagian Timur, Maluku menggelar unjuk rasa di Gedung Kantor PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara, Rabu (26/89/2020). Mereka meminta pihak PLN segera membangun Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) guna mengalirkan listrik di tujuh desa di Maluku.
Koordinator Lapangan (Korlap), Salim Rumakefin menyebut ketujuh desa tersebut yang belum mendapatkan aliran listrik hingga saat ini, mayoritas kata dia berada di Desa Effa, Desa Ilili, Desa Lahem, Kecamatan Wakate.
Desa Keldor, Desa Karlomin dan Desa Air Kampung di Kecamatan Teor dan satu desa berada di Kecamatan Kelmuri perbatasan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
"Desa-desa perbatasan itu belum punya aliran listrik selama 75 tahun Indonesia merdeka, bahkan di sana akses internet juga tak punya," kata Salim, saat berorasi di Gedung Kantor PLN Maluku, Rabu (26/8).
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan bahwa ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik, mayoritas berada di wilayah Indonesia timur salah satunya di Maluku.
Ia berujar Jokowi juga tengah menyiapkan anggaran yang tepat agar 433 desa di wilayah timur yang belum terliri listrik bisa segera mendapatkan fasilitas listrik sampai ke desa.
Namun, kata dia, puluhan tahun desa-desa di perbatasan masih gelap gulita. Ia bilang PLN pernah membangun jaringan listrik di Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur namun pembangunan tersebut berantakan dan terhenti akibat pihak kontraktor tidak mau melanjutkan pekerjaan.
"Tiang-tiang listrik, kabel-kabel jaringan listrik di sana berkarat, ditinggalkan begitu saja jadi besi tua di pinggiran pantai, padahal warga sangat berharap mendapatkan penerangan,"imbuh dia.
Senada orator Abdul Rauf Wattimury menuturkan permasalah listrik di desa-desa perbatasan di Seram Bagian Timur, Maluku berulangkali disuarakan masyarakat, namun tak satu pun mendapatkan respons pemerintah.
Ia bilang, tujuh desa itu berada di pulau terluar provinsi Maluku yang saat ini belum merasakan merdeka dari sisi pembangunan disegala bidang, baik pembangunan listrik, pendidikan maupun kesehatan.
"Mereka di sana masih menggunakan lampu pelita, jaringan tak punya, dan hampir semua fasilitas negara selama merdeka belum satu pun dirasakan," ungkapnya.
Ia meminta kepada PLN agar tidak lupa merealisasikan program nawacita presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait meningkatkan akses warga untuk mendapatkan fasilitas aliran listrik terutama desa-desa di perbatasan.
Senior Manajer Perencanaan PLN Maluku dan Maluku Utara Widodo Malawat menjelaskan pembangunan jaringan listrik di tujuh desa di Maluku tengah berjalan namun belum mencapai seratus persen.
Ia bilang untuk pembangunan jangka panjang pemerintah pusat (Pempus) mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sementara untuk jangka pendek saat ini pihaknya tengah melakukan pengadaan mesin genset dan tengah dalam tender tahun 2020.
"Rencana di tahun 2021, mesin sewa sudah beroperasi dan semua desa di Maluku sudah terang di tahun 2023," ujarnya.
Sementara untuk satu desa perbatasan di Kecamatan Kilmuri, Seram Bagian Timur tengah melakukan pekerjaan jaringan distribusi yang fasilitas pembangunan ditalangi oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur seperti mesin dan asesoris.
"Rencana kalau tidak berhalangan bulan September tahun sudah beroperasi, tinggal ditinjau lokasi dan melihat Sertifikat Layak Operasi (LSO) kalau semua memenuhi syarat sudah dapat beroperasi," pungkasnya.
Aksi unjuk rasa warga seram bagian timur yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesian Monitoring Develoment mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian (Polres) Kota Ambon dan Pulau-pulau Lease.