RIAUMANDIRI.ID, SOLO – Politikus PDIP Aria Bima menanggapi munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di sejumlah daerah. Melihat kritik-kritik yang dilontarkan kepada pemerintah dan DPR, Aria Bima menyebutnya sebagai sesuatu yang basi.
Dia mencontohkan isu RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) hingga komunisme yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangannya. Kemudian ada penanganan virus Corona dan sejumlah isu lainnya yang tidak dianggap sebagai kritik membangun.
"RUU HIP, komunisme, dianggap mengubah Pancasila, silakan datang ke DPR diskusi tentang itu. Ada 9 fraksi yang setuju, sudah ada koreksi dari MUI, NU, Muhammadiyah, dan kita sepakat bahas setelah pandemi. Jadi ini seperti cari-cari masalah, karena ini sudah basi," kata Aria Bima usai acara sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI, di Solo, Jumat (21/8/2020).
Menurutnya, sejumlah kritik KAMI yang muncul di media tidak memberikan solusi. Bahkan kritikan itu sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo.
"Beberapa statement KAMI tidak solutif. Tuntutan KAMI itu sudah dikerjakan Jokowi. Bahkan ada tuntutan yang imajinatif, sensasional, tidak terjangkau," ujar dia.
Politikus asal Solo itu menilai saat ini adalah waktunya bergotong royong untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Sekalipun harus mengkritik, kritik diharapkan berpengaruh positif terhadap percepatan penanganan COVID-19.
"Yang penting bagaimana masker, vaksin, penyebaran, bagaimana bisa jalan dulu. Kalau kritik ya bagaimana pencegahan, bagaimana bansos jalan. Situasinya ini butuh gotong royong. Silakang mengkritisi tapi jangan bikin kisruh. Kalau mau bikin intrik, nanti dulu," katanya.
Meski begitu, saat ini Aria Bima mengaku masih melihat KAMI dalam sisi positif. Mereka adalah bagian dari demokrasi, yakni berfungsi sebagai kontrol pemerintah.
"Dalam sisi positif, KAMI saya anggap sebagai kelompok kritis. Banyak orang yang saya anggap begawan di sana, mempunyai integritas. Makanya kita lihat dulu apakah masyarakat akan merespons," pungkasnya.