RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anggaran yang sebelumnya Rp5,4 triliun menjadi sebesar Rp7,5 triliun.
Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Achmad Dimyati Natakusumah.
Dimyati berujar, permintaan penambahan anggaran menjadi Rp7,5 triliun itu sebelumnya juga pernah dibahas dalam rapat paripurna pada 5 Mei 2020. Namun, hingga Agustus ternyata permohonan DPR itu belum juga direalisasikan.
Dimyati beralasan, penambahan anggaran itu untuk mengiatkan legislatif.
"Kalau negara ini ingin maju dan kuat bu menteri, legislatifnya harus kuat, DPR RI-nya harus kuat. DPR kuat tugas fungsi pokoknya automatically adalahnya budget impact," kata Dimyati saat interupsi dalam rapat paripurna Selasa (18/8/2020).
"Nah maka saya berharap terkait hal tersebut, pada rapat paripurna 5 Mei 2020 yang lalu telah menetapkan besaran usulan RKA untuk DPR RI bu Sri sebesar 7,5 (triliun) tapi saya melihat pada lampiran satu RUU yang disampaikan pemerintah ini masih jauh, masih 5,4 (triliun). Nah saya berharap pemerintah untuk betul-betul merealisasikan harapan itu," tuturnya.
Dimyati mengatakan, penambahan anggaran juga dimaksudkan untuk menyokong kinerja DPR pada tahun 2021. Di mana, lanjut dia, permasalahan negara pada tahun depan akan semakin besar. Mulai dari permasalahan resesi ekonomi hingga pandemi Covid-19.
"Nah maka oleh sebab itu seyogyanya anggaran tersebut bisa direalisasi," kata Dimyati.
Dimyati memandang, anggaran tersebut merupakan mandatori gaji dan tunjangan yang totalnya dengan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) di atas pagu yang diberikan oleh pemerintah.
"Maka kalau ini masih di bawah bagaimana kami bisa meningkatkan kinerja menuju parlemen yang modern melakukan pengawasan terhadap pemerintah, terhadap Bu Sri yang memberikan uang itu kepada LK lembaga keuangan dan daerah-daerah," kata Dimyati.
Karena itu, Dimyati kembali menekankan harapannya agar penambaham anggara bagi DPR menjadi Rp7,5 triliun dapat direalisasikan pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani.
Di akhir interupsinya, Dimyati bahkan sempat menyematkan kata pujian dan harapanmya terhadap Sri Mulyani.
"Jadi saya berharap mohon direalisasikan apa yang harapkan dari kebutuhan anggaran. Ini ada dua satker di DPR itu bu, ini Satker Dewan dan Satker Sekjen. Itu saja bu menteri yang baik hati, mudah-mudahan sukses selalu dan pimpinan mohon dikawal untuk pembahasan-pembhasan selanjutnya," tandas Dimyati.