Jakarta (HR) - Koalisi Masyarakat Sipil indonesia untuk Komunitas ASEAN 2015 mengatakan dalam usia ASEAN yang menginjak 50 tahun, jarak masyarakat dengan pemerintah masih lebar. Banyak kebijakan dan kesepakatan ASEAN yang dianggap luput dari perhatian masyarakat sipil. Ini terasa terutama menjelang Komunitas ASEAN resmi berlaku pada akhir tahun 2015.
Dengan tiga pilar utamanya, yakni, terbentuknya komunitas masyarakat di sektor politik dan keamanan, ekonomi serta sosial budaya, ASEAN masih gagal dalam membangun wujud nyata dari slogan "ASEAN People Centered".
Koalisi ini, secara khusus juga menyoroti soal peran Indonesia dalam Komunitas ASEAN. Dikatakannya Indonesia memiliki peran yang sangat penting, selain menjadi pendiri ASEAN, faktor populasi dan kewilayahan tidak bisa diabaikan.
Namun dikhawatirkan pemberlakukan Komunitas ASEAN menjadi ancaman karena daya saing SDM Indonesia yang masih lemah dibanding dengan negara-negara ASEAN lainya, ditambah pelanggaran HAM yang masih marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.Pemerintah pun hampir tak bersuara soal Komunitas ASEAN.
"Tapi saya ingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) katakan Indonesia yang paling siap menghadapi Komunitas ASEAN. Ini perlu kita tanyakan," kata Komite Media Indonesia untuk Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Komunitas ASEAN 2015 di Jakarta, Rabu (8/3).
Berangkat dari situasi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil ASEAN memberikan tiga rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dalam rangka mempersiapkan diri menyambut Komunitas ASEAN. Tiga rekomendasi itu yakni, Evaluasi menyeluruh kesiapan pemerintah Indonesia menghadapi Komunitas ASEAN, kedua, melibakan seluas-luasnya partisipasi masyarakat sipil Indonesia dalam proses pembentukan Komunitas ASEAN dan ketiga adanya dialog strategis berkala pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh Indonesia berkaitan dengan Komunitas ASEAN.(tpi/ivi)