RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bakal mengevaluasi Program Organisasi Penggerak (POP). Langkah tersebut diputuskan setelah program tersebut dibanjiri kritik dari berbagai pihak.
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk melakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak," kata Nadiem, Jumat (24/7/2020).
Ia mengatakan evaluasi ini akan dilakukan secara intensif selama empat pekan ke depan. Terdapat tiga aspek yang bakal dievaluasi terkait POP.
Pertama, Nadiem bakal mengevaluasi integritas dan transparansi sistem seleksi program tersebut. Sebelumnya sejumlah pihak mempertanyakan transparansi dan kompetensi seleksi POP.
"Kita tidak hanya lihat dari internal. Tapi kita undang [pihak] eksternal untuk melihat proses yang kita lakukan. Untuk memastikan transparansi kita yang terbaik," jelasnya.
Setelah itu pihaknya bakal mengevaluasi seluruh lembaga yang lolos seleksi. Dalam hal ini, Kemendikbud bakal memverifikasi ulang seluruh peserta untuk memastikan kredibilitas mereka.
Perkara kredibilitas peserta POP sempat dipertanyakan sejumlah pihak. Utamanya oleh organisasi yang memutuskan mundur dari program tersebut.
"Secara spesial kita akan lebih hati-hati lagi untuk memastikan tiap ormas yang lolos integritasnya tinggi," tutur Nadiem.
Terakhir, Kemendikbud bakal mengevaluasi program pelatihan yang diusung tiap peserta. Ia mengatakan program tersebut harus dipastikan bisa dilaksanakan dengan efektif di tengah pandemi Covid-19.
Kendati bakal melakukan evaluasi, Nadiem menekankan program ini akan terus berjalan. Untuk itu, ia menyampaikan agar peserta POP tidak perlu khawatir akan keberlangsungan program.
"Kami ingin memastikan bahwa untuk organisasi-organisasi penggerak yang telah lulus seleksi tidak perlu khawatir karena ada evaluasi. Karena program ini pasti terlaksana," tambahnya.
Evaluasi ini, katanya, dilakukan untuk memastikan pencapaian POP sesuai dengan target yang direncanakan. Pencapaian program nantinya bakal diukur berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter siswa.
Organisasi Penggerak adalah program pelatihan guru dan kepala sekolah yang melibatkan organisasi masyarakat. Bentuknya setiap lembaga membuat pelatihan dan mendapatkan dana dari Kemendikbud.
Besaran dana yang diberikan bervariasi tergantung kategori. Mulai dari kategori kijang dengan dana hingga Rp1 miliar, macan dengan dana hingga Rp5 miliar dan gajah dengan dana hingga Rp20 miliar.
Kisruh POP sendiri bermula dari kritik terhadap dua ormas yang dinilai merupakan lembaga tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yakni Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna.
Buntut kisruh tersebut tiga ormas besar mundur dari POP, yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah.
PP Muhammadiyah bahkan mengungkap laporan yang mengatakan terdapat ormas tidak kompeten yang bisa lolos POP. Ormas tersebut bahkan dikatakan lolos kategori gajah.
"Ada laporan dan informasi yang mengatakan, dilihat dari nama-nama ada beberapa yang tidak kompeten. Kantor enggak punya, apalagi staf, program juga enggak jelas," kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno di Gedung Pusat Muhammadiyah, Rabu (22/7).
Kemendikbud menganggarkan dana hingga Rp595 miliar untuk program ini. Hal ini pun menuai polemik karena diduga hanya membuang uang jika implementasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan.