PEKANBARU (HR)-Dari total 218 pejabat yang mengikuti proses assessment di Pemprov Riau, sebanyak 136 pejabat dinyatakan layak dan memiliki kompetensi untuk diajukan mengisi jabatan kepala satuan kerja. Sedangkan 82 orang dinyatakan gagal. Yang cukup mengejutkan, dari mereka yang dinyatakan tak lolos, sebelumnya menjabat asisten hingga kepala satuan kerja.
Saat ini, sudah mulai beredar nama-nama pejabat yang tak lulus tersebut. Mereka itu antara lain, Asisten II Setdaprov Riau Wan Amir Firdaus dan Kepala Kesbangpol Nizamul, yang disebut-sebut juga tak lulus. Nama lainnya adalah Kepala BPPT Alimuddin, Staf Ahli Gubernur Basriman, Kepala Biro Kesra Zakaria, Kadinsos Mizwar Effendi, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Raja Zulkarnain, Kepala Bapemasbangdes Daswanto dan atas nama Nazuardi dan Taufik.
"Bagi yang tidak direkomendasikan (pejabat eselon III tak lulus) akan dikembalikan pada posisi semula. Tapi untuk eselon II
akan diberikan jabatan fungsional," ungkap Tim Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pusat, Dr Ir Nuraida, usai acara serah terima hasil seleksi assessment Pemprov Riau, Selasa (7/4) di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau.
Penyerahan hasil uji kelayakan tersebut dilakukan Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Muchtar Achmad kepada Tim Komisioner KASN Pusat. Selanjutnya, diserahkan kepada Plt Gubernur Riau Arysadjuliandi Rahman. Penyerahan hasil tes itu disaksikan seluruh peserta assessment.
Ditambahkannya, assesment tersebut bertujuan unmtuk membangun profesionalisme di lingkungan pejabat. Sehingga pejabat yang menduduki suatu jabatan, ditetapkan berdasarkan hasil seleksi yang objektif sehingga yang bersangkutan dinilai layak.
Dari 136 nama pejabat yang terpilih tersebut, Nuraida berharap Plt Gubri bisa menentukan siapa yang dianggap layak. Sehingga pejabat yang menduduki suatu jabatan, tidak dipilih berdasarkan like and dislike atau karena ada faktor lainnya. Nuraida juga memberi apreasiasi kepada Pemprov Riau, karena Riau adalah provinsi pertama di Sumatera yang melakukan assessment tersebut.
Seleksi Tahap Kedua
Menurut Nuraida, meski peserta assessment terhitung cukup banyak, tidak tertutup kemungkinan masih ada jabatan yang kosong dan tidak terisi. Sehingga bisa saja dilakukan seleksi tahap kedua. Merujuk ke provinsi lain yang telah melakukan hal serupa, peserta untuk seleksi tahap kedua tersebut bisa saja berasal dari kabupaten/kota, bahkan daerah lain. “Mudah-mudahan sekarang ini bisa terisi semua," tambahnya.
Plt Gubri Andi Rachman mengatakan, setelah menerima hasil seleksi tersebut, pihaknya akan berupaya mempercepat proses pelantikan. "Kita upayakan bisa secepatnya, namun kita tentu harus mempelajari dulu hasil tes assesment baru dilakukan pelantikan pejabat eselon II. Jadi dari 136 pejabat yang disarankan, hanya 62 orang yang diambil. Bagi yang tidak lulus, bisa ikut lagi jika ada pembukaan untuk seleksi tahap kedua," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pansel Muchtar Achmad, mengungkapkan, secara administrasi, persaingan cukup ketat. Hanya saja dari beberapa aspek kompetensi misalnya untuk kompetensi berpikir analitis, yang memenuhi standar hanya 5,05 persen dan yang sesuai standar 45 persen dan yang tidak sesuai sebanyak 49,5 persen.
Kemudian kompetensi konseptual, yang di atas stadar 31,5 persen, sesuai standar 36,7 persen dan di bawah standar sebanyak 14 persen. Sedangkan menyangkut integritas, 49,08 persen di atas standar, sesuai standar 40,37 persen dan di bawah standar sebanyak 10,5 persen.
“Mungkin dari segi integritas, seluruh calon termasuk baik, karena banyak yang tidak memiliki basic dosen, tetapi praktisi,” terangnya.
Untuk kompetansi kepemimpinan, di atas standar 10 persen, sesuai standar 54,13 persen dan di bawah standar sebanyak 35,32 persen. Sedangkan untuk kompetensi perencanaan tidak satupun dari peserta yang memenuhi standar, sesuai dengan penelusuran dari 13 kompetensi tersebut. Jadi yang sesuai hanya 13,47 persen dan dibawah standar sebanyak 82,57 persen.
“Jadi yang paling banyak yang kurang kompetensi,” ujarnya.
Dilanjutkannya, untuk kompetensi pengambil keputusan, di atas standar hanya 2,75 persen, sesuai standar 40,37 persen dan di bawah standar sebanyak 56,88 persen. Untuk kategori kompetensi pengorganisasian, di atas standar 26,15 persen, sesuai standar 60,55 persen dan di bawah standar sebanyak 13 pseran. Kompetensi pencarian informasi, yakni merupakan kompetensi yang cukup baik dalam mencari informasi di pusat, namun tidak ada yang di atas standar. Sesuai standar 33,94 persen dan di bawah standar 66,51 persen. Sedangkan untuk kompetensi terhadap perhatian keteraturan, juga tidak ada yang di atas standar. Sedangkan sesuai standar sebanyak 32,57 persen dan di bawah standar sebanyak 67,43 persen.
Yang Berkompeten
Terkait hasil assessment itu, Ketua DPRD Riau Suparman berharap, para pejabat yang terpilih menduduki satuan kerja di Pemprov Riau, benar-benar pejabat yang berkompeten dengan bidang dan kemampuannya.
"Saya yakin Plt Gubri akan memilih pejabat yang betul-betul berkompeten," ujarnya.
Suparman berharap, dengan telah defenitifnya jabatan eselon II di Pemprov Riau, akan mempercepat proses pembangunan yang saat ini masih terhambat. Khususnya untuk memanfaatkan dana APBD hingga semaksimal mungkin.
"Saya pikir akan lahir aparatur-aparatur yang berkualitas dari pilihan Pansel. Kita sudah berkomitmen bersama agar proses pembangunan bisa berjalan dengan cepat, dan APBD bisa digunakan dengan kerja sama bersama kami," tambahnya. (nie, nur, rtc)