RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah mengadakan rapat koordinasi bersama Widyaiswara Disdik, kepala SMA/SMK swasta untuk membahas persiapan penerimaan siswa miskin yang masuk di SMA/SMK swasta. Di mana sesuai arahan Gubernur Riau untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun.
Sekretaris Dinas Pendidikan Riau, Ahyu Suhendra, mengatakan, langkah ini diambil untuk memberikan solusi terhadap masyarakat tidak mampu atau miskin, yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dengan demikian kekhawatiran masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah bisa diatasi.
“Alhamdulillah, kemarin kita sudah memanggil perwakilan dari sekolah swasta, untuk memperkuat petunjuk teknis penyaluran dan penggunaan dana Bosda di sekolah swasta untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Dan mereka bersedia dan sepakat untuk bekerjasama dengan kita dalam menyekolahkan siswa tidak mampu di sekolah swasta,” jelas Ahyu Suhendra, saat dihubungi, Kamis (16/7/2020).
Dijelaskan Ahyu, kepala sekolah swasta menyetujuinya, di mana sesuai dengan program pemerintah memberikan sekolah gratis kepada masyarakat Riau. Dengan cara memberikan dana Bosda kepada sekolah swasta, bagi siswa tidak mampu sesuai dengan data-data yang masuk.
“Dengan adanya dan Bosda ini, tentu sesuai dengan harapan Gubernur tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena kondisi ekonomi. Dalam Bosda itu per siswa akan menerima sebanyak Rp400 ribu, dan ini cukup membantu masyarakat,” ungkap Ahyu, yang saat ini berada di Tembilahan, mendata hasil PPDB di Indragiri Hilir (Inhil).
“Namun saat ini saya masih menunggu data siswa yang akan menerima dana Bosda. Nah sampai saat ini saya belum menerima siswa yang tidak masuk melalui Jalur Afirmasi, pada saat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Kita minta segera didata, dan bisa dipetakan siswa mana saja yang akan menerima anggaran dari Bosda ini. Lebih cepat lebih baik, nanti saya akan minta ke panitia PPDB-nya,” kata Ahyu.
Lebih jau dikatakan Ahyu, dengan telah adanya persetujuan sekolah SMA/SMK swasta ini, maka dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan MoU dengan pihak sekolah untuk menjalankan program sekolah gratis bagi siswa tidak mampu, dan penerima dana Bosda dari Pemprov Riau.
“Setelah semua sepakat, kita lakukan MoU kepada seluruh SMA/SMK penerima Bosda. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak melanjutkan sekolah, sesuai program wajib belajar 12 tahun,” tutupnya.
Reporter: Nurmadi