RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Beredar nama-nama menteri kabinet terbaru. Hal itu membuat isu reshuffle yang sudah dihembuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin liar.
Menariknya dari daftar nama tersebut ada nama-nama yang menarik perhatian. Seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ditulis menduduki kursi Menteri BUMN. Sedangkan Erick Thohir digeser ke Menteri Perdagangan.
Kemudian ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menduduki kursi Menteri Koperasi dan UKM. Sementara nama Teten Masduki tidak ada dalam daftar tersebut.
Menanggapi hal itu Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin AHY dan Ahok jadi menteri jika memang itu kehendak Jokowi.
Untuk Ahok, Piter menilai akan menjadi hal yang menarik jika benar dia menjadi Menteri BUMN. Sebab sikapnya yang tegas akan diuji mengurusi banyaknya BUMN.
"Akan menarik memang kalau Ahok jadi Menteri BUMN. Keberanian dan ketegasan Ahok akan benar-benar diuji ketika menjadi Menteri BUMN," ujarnya kepada detikcom, Kamis (2/7/2020).
Sementara untuk AHY, Piter mengaku ragu jika dia duduk di kursi Menteri Koperasi dan UKM. Sebab dia menilai AHY kurang memiliki pengalaman di bidang tersebut.
"Akan berat buat AHY. Kalau kita menginginkan perubahan dalam membangun kembali koperasi, kita butuh orang yang benar-benar paham ekonomi. Khususnya lagi terkait koperasi dan UMKM. Bisa saja AHY jadi menkop asalkan dia kemudian didampingi wamen atau staf ahli yang benar-benar paham akan jiwa koperasi," terangnya.
Sementara Pengamat ekonomi Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat lain. Dia kurang setuju dengan kedua nama tersebut.
Menurutnya, di situasi pandemi saat ini dan dihantui resesi, dibutuhkan sosok menteri yang paham tentang ekonomi. Sehingga diharapkan menteri yang dipilih berasal dari kalangan profesional bukan politik.
"Wah yang jelas di tengah situasi krisis ini yang dibutuhkan adalah kabinet yang profesional bukan berasal dari kalangan politik. Kan masih banyak birokrat handal atau akademisi yang punya integritas menduduki pos tim ekonomi. Jangan sampai reshuffle tapi hasilnya sama saja," ujarnya.