RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Kemarahan Presiden Jokowi yang meluap dalam sidang kabine lantaran kurangnya sense of crisis di antara para menteri di tengah pandemi COVID-19. Tak tanggung-tanggung. Jokowi langsung menyinggung reshuffle kabinet. Bagaimana nasib menteri dari parpol?
Warning keras soal reshuffle kabinet kali ini memang langsung datang dari mulut sang Presiden. Tanpa tedeng aling-aling Jokowi menyebut dirinya telah mengkaji semua langkah untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah, salah satunya dengan mereshuffle para menteri yang menurutnya gagal paham soal sense of crisis.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," tegas Jokowi di hadapan para menterinya saat memimpin sidang kabinet paripurna, 18 Juni 2020 lalu.
Penegasan Jokowi kali ini tidak main-main. Pakar deteksi kebohongan manusia (lie detector), Handoko Gani, menyimpulkan Presiden sungguh merasa marah sekali plus sedih dan kecewa pada menteri.
Lantas menteri apa saja yang bakal kena reshuffle? Apakah sejumlah menteri yang berasal dari parpol bakal ikut tergusur?
Dalam pernyataannya yang berapi-api, Jokowi menyelipkan sejumlah clue soal menteri apa saja yang bakal direshuffle. Jokowi memberi sinyal soal menteri yang tak punya sense of crisis, tentang terobosan kementerian yang biasa saja di tengah pandemi COVID-19.
Kemenkes dua kali kesentil. Salah satu sorotan yang disampaikan Jokowi adalah tentang anggaran di bidang kesehatan. Dia menyebut anggaran Rp 75 triliun di bidang kesehatan baru dipakai 1,53%. Jokowi juga menyentil soal pemberian bantuan sosial yang belum extraordinary. Dia juga menyentil menteri yang kebijakannya biasa saja, Jokowi menuntut para menterinya berpikir extraordinary agar kondisi ekonomi dan kesehatan rakyat aman terjaga di tengah pandemi.
Terkait bansos yang disinggung Jokowi, Mensos yang berasal dari PDIP menegaskan penyaluran bansos di Kementeriannya berjalan dengan sangat baik. "Masih on the track sampai dengan 14 Juli," kata Mensos Juliari Batubara kepada detikcom, Senin (29/6/2020).
Saat Jokowi mulai menyinggung reshuffle kabinet. Parpol koalisi pemerintah pun belum ada yang resisten. PDIP sebagai partai utama koalisi langsung menyebut Jokowi sudah jago dalam mereshuffle kabinet. Elite PDIP bahkan berani memprediksi kementerian yang bakal kena reshuffle kabinet yakni sektor ekonomi dan kesehatan dalam sebuah pesan kuat soal kegagalan paham terkait sense of crisis di tengah wabah COVID-19. Kementerian di sektor ekonomi dipimpin oleh menteri dari profesional maupun asal parpol.
"Melihat gestur presiden dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet, terutama terhadap pembantu-pembantunya yang kurang tanggap sense of crisis, terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," demikian prediksi Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.
Sejumlah pakar bahkan menyebut sejumlah menteri yang bakal kena reshuffle. Sejumlah ormas pun mulai mendorong reshuffle kabinet ke menteri yang dianggap kurang perform. Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur mengusulkan menteri agama (menag) Jenderal TNI (Purn) Fahcrul Razi agar di-reshuffle.
"Kami berkesimpulan ini ada peran menteri agama yang tidak menganggap pandemi ini atau tidak memiliki sense of crisis terhadap pesantren selama pandemi," kata Ketua PW GP Ansor Jawa Timur Syafiq Syauqi kepada detikcom, Senin (29/6/2020). Menteri Agama belum merespons dorongan santer reshuffle ini.
Di tengah sinyal kuat plus dorongan kuat reshuffle kabinet, memang para menteri memilih tak banyak bicara. Mendagri Tito Karnavian menilai reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Sementara menteri Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang berasal dari PKB menyatakan saat ini fokus dirinya dan kementerian yang dipimpinnya adalah untuk kerja membantu Jokowi sesuai tugas yang diembannya.
"Itu kan hak prerogatifnya Presiden, kita hanya kerja, kerja, kerja keras, kita nggak melihat ke sana. Kita sebagai pembantu Presiden harus bekerja keras sesuai kapasitas yang harus kita jalani," ujar Agus ditemui di rumah dinasnya, bilangan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2020).
Ada enam belas menteri asal parpol di Kabinet Indonesia Maju. Yakni empat menteri dari PDIP, tiga menteri asal Golkar, tiga menteri usulan NasDem, tiga menteri PKB, seorang menteri PPP, dan dua orang menteri dari Gerindra. Jadi akankah reshuffle kabinet menyentuh menteri asal parpol? Tunggu tanggal mainnya, yakni evaluasi final dari sang Presiden Jokowi.